Mataram (Suara NTB) – Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu, belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Pelantikan semestinya per 1 Oktober akhirnya tertunda.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, sejumlah 3.070 PPPK paruh waktu yang diusulkan sekitar 5,5 persen atau 165 orang belum rampung pengajuan nomor induk mereka. Proses verifikasi terkendala, karena terdapat perubahan tim pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
Verifikasi dan validasi berkas administrasi sebelumnya dilakukan oleh Kantor Regional X Denpasar, justru kebijakan verifikasi diacak oleh BKN, sehingga proses lambat. “Kalau dulu kan cukup di Kanreg X Denpasar. Sekarang ini kesana-kemari yang periksa,” terang Taufik.
Pengangkatan PPPK paruh waktu dipastikan berpengaruh, karena terhitung mulai tanggal (TMT) pelantikan bulan Oktober. Kondisi ini berlaku secara nasional, sehingga tidak terlalu terbebani dengan tuntutan dari tenaga honorer tersebut.
Taufik belum mengetahui kebijakan pemerintah pusat, apakah pengangkatan awal tahun 2026 ataukah berlaku mundur. “Kalau begini kan tidak bisa juga. Akhirnya akan tertunda,” terangnya.
Proses perbaikan berkas persyaratan administrasi PPPK Paruh Waktu telah diselesaikan khusus tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Sedangkan, tenaga guru masih menunggu rencana penempatan dari Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Yoyok mengakui, telah berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan, Yusuf dan diharapkan bisa segera tuntas. “Iya, kita berharap bisa segera selesai secepatnya,” demikian kata dia. (cem)
