Pemkab Lombok Barat (Lobar) menangani 559 unit rumah kumuh atau Rumah Tak Layak Huni (RLTH) yang tersebar hampir merata seluruh daerah Lobar. Progres pembangunan RTLH ini, ada yang sudah rampung dan baru mulai. Untuk mengecek progres penanganan rumah kumuh ini, Wabup Hj Nurul Adha bersama Kadis Perumahan dan Pemukiman Lalu Najamudin turun meninjau ke lapangan.
Saat turun memantau RLTH ke sejumlah titik, Selasa (11/11) Wabup menemukan salah satu rumah yang dibantu RLTH ditempati oleh 6 KK atau 16 jiwa di Desa Saribaye kecamatan Lingsar. Kondisi ini pun membuat Wabup merasa sedih dan prihatin, terlebih mereka tergolong kategori warga miskin.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Rumah ini tidak hanya padat penghuni, tetapi juga kondisinya sangat tidak layak. Karena itu kami alokasikan dua unit rumah untuk mereka agar setiap KK mendapat ruang yang layak,” ujar Nurul Adha di sela kunjungan.
Dua unit rumah tersebut dialokasikan dengan total anggaran Rp 70 juta. Pemerintah berupaya agar pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran. Namun, kendala muncul di lapangan karena para penerima manfaat sekaligus menjadi tukang pembangunan rumah mereka sendiri. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan makan.
“Solusinya, kami sudah berkoordinasi dengan Baznas dan Dinas Sosial agar keluarga ini mendapat bantuan pangan sementara. Kami juga bawa bingkisan untuk membantu mereka bertahan selama proses pembangunan,” tambahnya.
Program RTLH ini menekankan verifikasi data penerima manfaat berbasis data kemiskinan daerah agar bantuan benar-benar menyasar warga miskin ekstrem. Proses verifikasi dilakukan berlapis, hingga penerima bantuan dipastikan 100 persen sesuai kriteria.
Wabup menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program bedah rumah ini pada tahun depan dari APBD murni 2026. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini bukan sekadar pembangunan rumah, tapi bagian dari upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Lobar.
Sementara itu Camat Lingsar, Marzuki tak menampik ada 16 jiwa menempati satu rumah di wilayahnya. Hal ini menjadi permasalahan ketika turun pendataan di level desa. Salah satunya di Desa Saribaye.
“Memang di Desa Saribaye itu kami menemukan satu rumah itu dihuni oleh 16 jiwa, permasalahannya mereka tidak punya lahan,” terangnya.
Ia mengakui kondisi warganya itu sudah berlangsung lama. Namun, dengan keterbatasan lahan yang dimiliki pemilik rumah itu, solusinya akan dibangunkan bertingkat. “Memang kondisi di Saribaye itu untuk perluasan (lahan pemukiman) agak sulit. Karena yang di luar (lahannya) sudah dimiliki orang luar (desa),” bebernya.
Menurutnya, sempat ada rencana Pemerintah Desa (Pemdes) setempat akan membelikan lahan perluasan untuk warga penerima RTLH itu. Namun, tidak jadi dilakukan karena melanggar ketentuan.
Diakuinya, kondisi warga miskin ekstrem di Kecamatan Lingsar masih banyak. Data Kecamatan terdapat 8.735 warganya yang masuk kategori miskin ekstrem. Pihaknya berharap para warga itu juga bisa mendapat manfaat bantuan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Bara, Lalu Najamuddin menjelaskan, program perbaikan rumah ini menggunakan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD Lobar 2025, APBD Perubahan, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari APBN, Baznas, maupun Bank NTB Syariah.
“Total keseluruhan bantuan perumahan yang kami targetkan rampung tahun ini mencapai 559 unit,” ungkapnya.
Dari program APBD murni senilai Rp 10 miliar, awalnya tercatat 350 penerima manfaat. Namun setelah verifikasi lapangan, hanya 94 unit yang benar-benar memenuhi kriteria warga miskin ekstrem (Desil 1). Sisanya, sebanyak 255 unit dialihkan ke APBD Perubahan untuk akhirnya dilakukan disurvei ulang. “Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran,” urainya. (her)
