Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB Capital mulai beroperasi di tahun 2026. Saat ini, progres pembentukan BUMD holding itu masih dalam tahap pembahasan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“2026 sudah harus mulai jalan,” ujarnya, Jumat, 14 November 2025. NTB Capital, lanjut Iqbal akan menangani investasi di daerah. BUMD ini akan menjadi induk dari perusahaan non keuangan seperti PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Dia menjelaskan, pembentukan NTB Capital saat ini berjalan melalui dua jalur sekaligus, yaitu penyusunan regulasi dan finalisasi konsep. Bahkan, BUMD itu juga sudah diusulkan masuk program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2026 yang akan dibahas bersama DPRD NTB.
“Sudah kita usulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda yang untuk jadi prioritas DPRD pendirian NTB Kapital, tahun 2026 dibahas,” lanjutnya.
NTB Capital, katanya akan memainkan peran strategis sebagai jalur investasi yang masuk ke NTB dengan syarat investasi itu ramah lingkungan dan sosial. Sebab, selama ini menurutnya yang menjadi hambatan investasi di daerah adalah adanya tekanan sosial dari masyarakat, dan perizinan.
“Tujuannya memberikan jaminan bahwa urusan sosial, perizinan, dan kepastian hukum akan jadi tanggung jawab kita. Investor fokus pada bisnisnya,” katanya.
Rencana pembentukan BUMD ini, sambungnya mendapat respons positif dari investor internasional (asing). Seperti investor dari Australia, Singapura, Jepang, dan Korea. Meski NTB Capital akan mengurus soal investasi di daerah, Iqbal menegaskan perusahaan ini akan berbeda dengan BUMN, Danantara.
“Dengan kita menjadi saham minoritas di sana, maka ada jaminan buat mereka bahwa kita akan ngurus masalah perizinan dan sosial,” terangnya.
Progres Pembentukan NTB Capital Baru Tahap Tiga
Sementara, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr.Najamuddin Amy, S.Sos. MM mengatakan, hingga akhir tahun ini, pembentukan BUMD NTB Capital baru memasuki tahapan ketiga dari tujuh tahapan yang diwajibkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi tahapannya itu masih agak panjang, karena dari tujuh tahapan itu baru tahapan ketiga. Akhir tahun ini sampai kita mendapatkan appraisal bulan Desember nanti dari Kemendagri. Ini masuk ke tahap keempat,” katanya.
Ia menjelaskan, tahapan pertama berupa penyampaian dokumen awal kepada Kemendagri, tahapan kedua yakni review. Pada tahapan ini, Kemendagri khususnya Direktur BUMD memberikan rekomendasi agar Pemprov NTB menetapkan core business atau fokus utama bisnis PT NTB Capital.
Setelah tahap kedua dirampungkan, Pemprov NTB akan menyerahkan dokumen pendukung untuk menjalani proses appraisal atau penilaian oleh Kemendagri yang berlangsung selama 14 hari. Menurut mantan Kepala Dinas Kominfotik NTB itu, Gubernur menargetkan seluruh dokumen awal, rekomendasi Kemendagri, penentuan core business, serta rancangan Perda dapat tuntas pada akhir Desember.
“Minggu depan kita masuk tahapan ketiga, untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” jelasnya. (era)
