Mataram (suarantb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, NTB Capital. Salah satu yang utama adalah Kemendagri meminta Pemprov NTB memperjelas arah NTB Capital.
Kemendagri menyampaikan masukan tersebut dalam forum diskusi pertama antara Pemprov NTB, tim konsultan dari Universitas Mataram, dan Direktorat BUMD Kemendagri.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamuddin Amy menyatakan, Kemendagri meminta Pemprov NTB untuk menajamkan core bisnis, besaran penyertaan modal, serta dukungan terhadap unit-unit bisnis turunan NTB Capital.
“Yang tentu sesuai dengan kapasitas dan potensi yang masih belum tergarap di NTB. Itu poin-poin yang penting bagi Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Menurutnya, perancangan NTB Capital tidak sekadar menjadi BUMD baru. Melainkan holding yang menaungi entitas usaha milik daerah. BUMD ini nantinya akan sejajar dengan Bank NTB Syariah, sebagai BUMD holding di NTB. Yang mana NTB Capital akan menaungi investasi, dan Bank NTB Syariah khusus keuangan.
“Di level provinsi belum ada BUMD berbentuk holding. Karena itu, Kemendagri melihat NTB Capital ini sebagai sesuatu yang baru dan menarik untuk dikaji lebih dalam,” lanjutnya.
Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB itu menjelaskan, target Pemprov NTB adalah memasukkan rancangan pendirian NTB Capital ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2025. Setelah masuk Prolegda dan pembahasan di DPRD, pihaknya berharap pembentukan bisa mulai berjalan pada awal tahun depan.
“Fokus kita tahun ini adalah menuntaskan semua syarat yang Kemendagri minta. Termasuk kajian akademik dan usulan Prolegda ke DPRD. Soal penyertaan modal, akan dibahas tahun depan setelah mendapatkan rekomendasi resmi dari Kemendagri,” jelasnya. (era)
