Mataram (suarantb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan agar seluruh Bupati/Wali Kota, Dinas Kesehatan, BKKBN, serta SPPG di NTB harus segera mempercepat layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Balita, ibu hamil (Bumil), dan ibu menyusui (Busui) atau 3B sebagai langkah strategis menekan stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu-anak.
Caranya yaitu dengan memanggil atau mengumpulkan semua mitra dan kepala SPPG di wilayah masing-masing dan menekankan kepada mereka untuk memastikan layanan bagi kelompok rentan 3B.
Gubernur Iqbal mengapresiasi capaian NTB yang dinilai sangat progresif dengan 429 SPPG yang sudah beroperasional. Semua SPPG ini melayani sebanyak 1.289.835 jiwa atau 69,7% dari target 1,85 juta Jiwa per 16 November 2025. Namun, ia menilai kelompok 3B masih belum tersentuh secara optimal.
Saat ini cakupan layanan untuk kelompok rentan tersebut masih rendah yaitu ibu hamil terlayani 14,3%, ibu menyusui 30,3%, dan balita baru 18,7%.
“Ini kelompok paling menentukan kualitas SDM NTB. Layanan MBG harus segera diarahkan untuk meningkatkan cakupan 3B. Jika perlu, Camat, Lurah, dan Kepala Desa turun langsung memastikan SPPG di wilayahnya melayani kelompok ini,” tegas Gubernur Iqbal dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Minggu (16/11/2025).
Ia juga meminta Dinas Kesehatan dan BKKBN memperkuat pendampingan lapangan, serta melakukan evaluasi terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang tidak menjalankan kewajiban pelayanan kelompok 3B.
Pembenahan Distribusi dan Pemetaan Penerima Manfaat
Gubernur Iqbal menyoroti masih adanya ketidakteraturan distribusi MBG di beberapa daerah. Termasuk tumpang tindih antar-SPPG, sekolah atau madrasah yang belum terlayani, serta wilayah yang klaim datanya belum sinkron.
“Bupati dan Wali Kota harus mengumpulkan Satgas MBG, Dinas Pendidikan, dan Kemenag untuk menata ulang distribusi berbasis data riil. Semua lembaga harus mendapatkan layanan secara adil dan merata,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemerataan distribusi sesuai arahan Presiden agar seluruh penerima manfaat terlayani dengan baik.
Gubernur Iqbal Tekankan Komitmen Pelayanan MBG
Menutup arahannya, Gubernur Iqbal kembali mengingatkan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya terukur dari jumlah dapur dan penerima manfaat. Tetapi dari kualitas gizi dan keberpihakan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
“MBG adalah mandat kemanusiaan dan investasi untuk masa depan NTB. Layani balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tanpa kompromi. Ini adalah pondasi SDM kita ke depan,” pungkasnya. (r/*)
