Mataram (Suara NTB) – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB menggelar seminar bertema “Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Resolusi Konflik yang Responsif dan Berkelanjutan” di Auditorium IPDN NTB, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, aparat pemerintahan, dan penegak ketertiban dalam membangun pola penanganan konflik yang komprehensif di daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, SH., M.H., hadir sebagai salah satu narasumber dengan materi bertajuk “Strategi Pemerintah Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Pasca-Konflik Sosial di Daerah.”
Dalam paparannya, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat dalam menciptakan stabilitas dan ketahanan sosial.
“Resolusi konflik tidak hanya berbicara tentang penyelesaian setelah konflik terjadi, tetapi juga bagaimana membangun sistem deteksi dini dan komunikasi efektif agar potensi konflik dapat dicegah sejak awal,” ungkap Kepala Bakesbangpoldagri NTB dalam pemaparannya.
Selain itu, turut hadir Dr. Abdul Rahman, M.AP., Dosen IPDN Kampus NTB, yang membawakan materi “Kajian Akademis Deteksi Dini dan Model Penataan Konflik.” Abdul Rahman menekankan pentingnya riset berbasis data sosial dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Mataram, H. Irwan Rahadi, S.STP., MM., memaparkan materi “Strategi Negosiasi dan Implementasi Pendekatan Humanis dalam Resolusi Konflik Guna Menciptakan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.” Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus menempatkan dialog dan pendekatan kemanusiaan sebagai prioritas utama agar tercipta rasa aman dan harmonis di masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi nyata antara akademisi, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam membangun sistem resolusi konflik yang berkelanjutan, responsif, dan berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat NTB. (ham)
