Mataram (suarantb.com) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk terus memperkuat ruang pengawasan partisipatif bagi masyarakat. Ia menyampaikan dorongan ini menyusul penetapan Kota Mataram sebagai Percontohan Kota Anti-Korupsi Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Pengumuman penetapan tersebut pada Selasa (18/11/2025), dengan Mataram meraih skor 91,85 dan masuk kategori istimewa. Predikat ini menempatkan Mataram sebagai salah satu daerah dengan standar integritas tertinggi di Indonesia setelah melalui proses evaluasi intensif selama enam bulan.
Mohan Roliskana menilai bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menyampaikan ide dan gagasan, termasuk dalam mengawasi pembangunan serta tata kelola pemerintahan. Menurutnya, perkembangan daya kritis tersebut harus diimbangi dengan sikap pemerintahan yang adaptif dan terbuka.
“Pemerintah Kota Mataram tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru kita harus membuka kanal-kanal agar masyarakat lebih leluasa memberikan masukan maupun kritik,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Pemkot Mataram terus memperluas ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal pengaduan dan saluran komunikasi resmi. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, serta mampu menampung aspirasi warga secara langsung.
Orang nomor satu di Kota Mataram menambahkan, konsistensi pemerintah dalam membuka ruang pengawasan publik turut berkontribusi pada berbagai pengakuan tingkat nasional. Salah satunya diraih pekan lalu dalam ajang yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Perkuat Posisi Kota Mataram sebagai Daerah dengan Komunikasi Publik yang Inklusif
Wali Kota menilai, pengakuan tersebut memperkuat posisi Kota Mataram sebagai daerah dengan komunikasi publik yang semakin inklusif dan modern.
“Termasuk kemarin ketika kita masuk tiga besar nasional dari Komdigi. Itu menjadi salah satu tolak ukur bahwa Pemkot Mataram sangat aktif dan terbuka dalam mengelola media sosial,” ungkap Mohon.
Sebelumnya, Mohan menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penetapan ini. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat Kota Mataram.
“Alhamdulillah, kota yang kita cintai ini mendapatkan pengakuan nasional sebagai Percontohan Kota Anti-Korupsi. Ini adalah buah dari kerja keras kita semua yang setiap hari menjaga amanah publik,” ujarnya.
Wali Kota Mataram menambahkan rekomendasi KPK akan menjadi dasar peningkatan integritas, transparansi, dan pengawasan di seluruh lini pelayanan. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama efektivitas pemerintahan.
“Kita akan terus memperbaiki proses, memperkuat pengawasan, dan menghadirkan inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pencapaian ini, Mataram meneguhkan diri sebagai salah satu kota berintegritas di Indonesia sebuah keberhasilan yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga menempatkan Kota Mataram sebagai contoh nasional dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. (pan)
