Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, tidak bisa berbuat banyak di tahun 2026. Anggaran pembangunan fisik ‘’terjun bebas’’.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Widiahning menerangkan, pelaksanaan program fisik skala besar di tahun 2026, nyaris nihil. Pasalnya, anggaran pembangunan fisik ‘’terjun bebas’’ dibandingkan tahun 2025 mencapai Rp164 miliar lebih. “Hampir tidak ada, karena anggaran fisik kita ‘’terjun bebas’’,” kata Lale dikonfirmasi pada, Kamis (27/11/2025).
Secara akumulatif tidak disebutkan berapa anggaran fisik di tahun 2026, di luar alokasi anggaran untuk lanjutan pembangunan kantor wali kota. Lale menegaskan, lanjutan pembangunan kantor wali kota menjadi program prioritas. Progres pengalokasian anggaran dalam proses negosiasi dengan dewan.
Oleh karena itu, pekerjaan di tahun 2026, sifatnya pemeliharaan rutin serta mengerjakan pekerjaan fisik skala kecil. “Kita hanya bisa pekerjaan rutin seperti perawatan jalan dan lain sebagainya,” sebutnya.
Lale menyebutkan, dana alokasi khusus di tahun 2025, sangat kecil hanya sekitar Rp1 miliar lebih untuk sanitasi. Kondisi ini kembali diperparah karena pemerintah pusat tidak mengalokasikan DAK di tahun 2026.
Dia memahami kondisi fiskal daerah dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Di satu sisi, program yang telah dirancang sebelumnya terpaksa harus ditunda.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat bersabar sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan anggaran pembangunan fisik di Kota Mataram. (cem)
