Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memimpin Apel Gelar Pasukan Darurat Bencana 2025 di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11/2025). Apel Gelar Pasukan Darurat Bencana ini, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah NTB.
Apel diikuti unsur TNI/Polri, BPBD, instansi pemerintah, relawan, Pramuka, Orari, Basarnas, dan elemen masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi ancaman bencana di NTB.
Hadir juga Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB Hj. Bair Isvie Rupaeda, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Didampingi Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Forkopimda, Gubernur meninjau sarana dan prasarana serta pasukan yang akan dilibatkan dalam penanganan bencana.
Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat mengenai pentingnya kewaspadaan, karena NTB merupakan daerah rawan berbagai jenis bencana.
“Provinsi NTB merupakan wilayah rawan berbagai jenis bencana. Untuk itu penting bagi kita untuk selalu waspada dan siap siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa mengancam keselamatan,” ujarnya.
Gubernur NTB Tekankan Beberapa Hal Terkait Ancaman Bencana
Gubernur NTB menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama penguatan sistem peringatan dini atau early warning system. Menurutnya, peringatan dini penting untuk terus dikembangkan, sehingga informasi yang terjadi di lapangan bisa sampai ke pimpinan tertinggi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan mengambil tindakan.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal ini, harapnya, perlu meningkatkan kemampuan petugas relawan dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. “Bencana pelatihan dan simulasi bencana harus rutin dilaksanakan untuk mementingkan kesiapan di lapangan,” tambahnya.
Berikutnya, koordinasi dan kolaborasi multi harus terus dikuatkan. Semua pihak harus mampu memperkuat koordinasi, baik dari pihak pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas hingga dunia usaha.
“Keempat mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi bencana dan koordinasi antar pihak kita harus memastikan petugas yang terkait serta masyarakat mampu melakukan penyebaran informasi yang tepat melalui sarana teknologi informasi,” harapnya.
Gubernur juga mengharapkan masyarakat harus menjadi subjek bukan hanya objek dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk pengelolaan logistik dan infrastruktur dalam kondisi darurat harus mampu dipastikan.
Menurutnya, bencana tidak bisa diprediksi, namun yang pasti semua pihak harus selalu siap menghadapinya dengan persiapan yang matang, koordinasi yang solid, serta semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi. (ham)
