Mataram (suarantb.com) – Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB wajib mengikuti retret selama tiga hari yang dilaksanakan di Korem 162/WB. Retret ini bertujuan untuk mensolidkan OPD. Hal ini dilakukan agar koordinasi lebih mudah antar setiap bidang.
Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal menegaskan retret ini bukan untuk memiliterisasi pejabat. Namun, semata-mata untuk meningkatkan koordinasi, agar mereka lebih solid dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda lima tahun ke depan.
“Supaya lebih solid, supaya lebih mudah berkoordinasi antar bidang, kita tidak bisa sendiri menyelesaikan program-program yang ada. Program tersebut wajahnya kompleks dan multi. Jadi, setiap OPD mengerucut,” ujarnya, Jumat, 28 November 2025.
Iqbal mengatakan, pada program retret yang dimulai Jumat, 28-30 November ini bekerja sama dengan Forkopimda dalam memberikan materi kepada pejabat. Misalnya Kapolda dan Danrem.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengaku kegiatan retret selama tiga hari ini akan menelan anggaran sekitar Rp260 juta.
“Ini wajib diikuti, sampai saat ini belum ada yang mengkonfirmasi tidak bisa ikut. Nanti kita akan lihat kalau ada yang berhalangan, apa alasannya,” ujarnya.
Retret, Mengikuti Langkah Presiden Prabowo
Kegiatan retret, lanjut Nelly megikuti langkah Presiden Prabowo Subianto saat retret kepala daerah dan menteri. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan hasil positif. Untuk itu, pihaknya mengadopsi cara ini dalam rangka menyamakan persepsi untuk pembangunan lima tahun mendatang.
“Karena pengaruh saat kepala daerah bagus, kemarin Sekda dan Kepala Bappeda juga sudah di retreat di Jatinangor. Sekarang giliran Kepala OPD sebagai pelaksana teknis,” katanya.
Dalam lima tahun ke depan, ada banyak program prioritas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Maka, untuk menyukseskan program ini, para Kepala OPD harus memiliki persepsi yang sama. Tiga di antaranya yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia.
Selain menyamakan pandangan, kegiatan retret ini juga dalam rangka menekan penyalahgunaan kewenangan para pejabat daerah. Hal ini agar terhindar dari kasus tindak pidana.
Untuk mencapai tujuan ini, BPSDM mengundang Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Mereka akan menyampaikan materi terkait manajemen risiko. Dengan demikian, seluruh regulasi dapat dipahami oleh pejabat teknis tersebut.
“Itu kenapa manajemen risiko BPKP yang menyampaikan, kemarin juga sudah kami lakukan dialog dengan tema Birokrasi Di Tengah Hukum. Kami mengedukasi supaya teman-teman ASN tidak takut,” jelasnya.
Selain BPKP, beberapa materi yang akan disampaikan dalam retret besok di antaranya kondusivitas wilayah dalam rangka mendukung pembangunan yang disampaikan Kapolda. Kemudian ideologi pancasila yang akan dijelaskan oleh Danrem. Selanjutnya, pendampingan dan pengawasan pembangunan oleh Kejati serta pengarusutamaan gender oleh Wagub Dinda. (era)
