BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menjelaskan penyebab naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini, meski angka kemiskinan justru menunjukkan penurunan signifikan.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, menegaskan bahwa kenaikan pengangguran lebih disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang melampaui penyerapan tenaga kerja, sementara investasi yang masuk masih didominasi oleh sektor padat modal.
“Investasi yang masuk itu sebagian besar ditujukan ke sektor pertambangan, baik di PT AMNT maupun smelter PT AMIN. Ini investasi belanja barang modal, bukan padat karya, sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap tenaga kerja,” jelasnya.
Menurut Wahyudin, lebih dari 50 persen investasi yang masuk ke NTB berasal dari sektor pertambangan dengan nilai puluhan triliun rupiah. Sektor ini cenderung padat modal, sehingga tidak menambah banyak lapangan kerja baru.
“Kalau di pertambangan, serapan tenaga kerjanya segitu-gitu saja. Makanya meski ada tambahan investasi, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat kecil,” tegasnya.
Selain pertambangan, sektor pariwisata terutama di kawasan Mandalika juga mengalami peningkatan aktivitas melalui pembangunan hotel dan akomodasi. Namun, proyek tersebut lebih banyak memanfaatkan tenaga kerja yang sudah bekerja sebelumnya.
BPS mencatat TPT NTB naik dari 2,73 persen pada 2024 menjadi 3,06 persen pada 2025, atau meningkat sekitar 0,33 persen. Kenaikan ini terjadi karena penambahan jumlah angkatan kerja jauh lebih besar dibandingkan jumlah orang yang terserap bekerja.
“Tambahan angkatan kerja bisa 7–8 persen, tapi yang terserap mungkin hanya sekitar 5 persen. Ada selisih itulah yang menjadi tambahan jumlah penganggur,” kata Wahyudin.
Kemiskinan NTB Mengalami Penurunan Tajam
Meski pengangguran naik, angka kemiskinan NTB justru mengalami penurunan tajam dari 12,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada 2025.
“Yang naik itu pengangguran, bukan kemiskinan. Kemiskinan kita justru turun cukup tinggi, lebih dari 1 poin persentase,” tegasnya.
Penurunan ini dinilai melampaui target pemerintah daerah. Wahyudin menyarankan Pemerintah Daerah NTB lebih mendorong investasi yang bersifat padat karya, terutama industri hilirisasi baik di sektor pertambangan maupun pertanian.
Untuk sektor smelter, ia menilai banyak sekali peluang hilirisasi emas, perak, hingga produk turunan tembaga yang bisa dikembangkan menjadi industri kreatif, seperti perhiasan.
“Ekonomi kreatif bisa tumbuh kalau ada hilirisasi hasil smelter. Ini bisa membuka banyak lapangan kerja,” katanya.
Wahyudin juga menyoroti potensi besar NTB dalam pengembangan industri pakan ternak mengingat produksi jagung yang mencapai sekitar 1,7 juta ton per tahun, serta ketersediaan limbah perikanan yang melimpah.
“Jagung kita banyak, tapi kebanyakan dibawa keluar NTB untuk pabrik pakan ternak di luar daerah. Padahal kita bisa membangun industri itu sendiri,” ujarnya.
Ia mencontohkan, industri pengolahan ikan tuna di Lombok Timur menghasilkan limbah hingga 4 ton per hari dan sudah menyerap lebih dari 100 tenaga kerja. Limbah ini bisa menjadi bahan baku pakan ternak dan memberi nilai tambah di daerah.
BPS berharap pemerintah daerah lebih selektif dalam mendorong investasi, dengan mengutamakan sektor-sektor padat karya serta hilirisasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
“Kalau investasi diarahkan ke industri padat karya dan hilirisasi, maka serapan tenaga kerja meningkat dan pengangguran bisa ditekan,” demikian Wahyudin. (bul)
