Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal menanggapi soal skala prioritas pembangunan jalan di Pulau Sumbawa. Hal ini disampaikan menyusul munculnya anggapan adanya ketimpangan perbaikan jalan di wilayah Pulau Lombok dengan di Pulau Sumbawa.
Gubernur Iqbal mengatakan, banyak yang salah tafsir soal pernyataan Kadis PUPR NTB, Sadimin terkait skala prioritas dalam perbaikan jalan di NTB. Pemprov NTB, katanya memiliki perhatian yang sama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Saya mohon maaf sekiranya pernyataan Kadis PUPR menyinggung sebagian masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa,” katanya, Senin, 1 Desember 2025. “Saya sangat yakin, maksudnya bukan untuk mengabaikan kondisi Jalan di Sumbawa,” sambungnya.
Maksud dari Kadis PUPR, terang Gubernur Iqbal, proposal pengajuan pembangunan jalan pada umumnya mempertimbangkan jumlah masyarakat penerima manfaat. Itulah sebabnya banyak usulan perbaikan dan pembangunan jalan di wilayah-wilayah yang penduduknya sedikit tidak langsung direspons. ‘’Yang diperhatikan daerah padat dan paling sering dilalui masyarakat,’’ jelasnya.
Meski begitu, sambung Iqbal, Pemprov NTB mencoba melawan kebiasaan tersebut. Dalam sembilan bulan terakhir, justru pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Pulau Sumbawa. “Sebagian besar proyek jalan berada di Pulau Sumbawa, termasuk tiga ruas jalan antar kecamatan yang relatif sepi penduduk,” katanya.
Menyinggung adanya desakan agar Kadis PUPR diganti akibat pernyataannya soal pembangunan jalan di Pulau Sumbawa, menurut Iqbal, hal tersebut sudah selesai. Tak perlu lagi dibesar-besarkan. “Kan sudah klarifikasi, saya rasa sudah cukup. Apalagi memang tidak ada niat jelek. Hanya kurang tepat membahasakan saja,’’ terangnya.
Perbaikan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Skala Prioritas
Di lain sisi, Kepala Dinas PUPR, Sadimin menyatakan, program perbaikan infrastruktur jalan tahun ini dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan nyata di lapangan. Tahun ini, PUPR mengerjakan tiga proyek jalan yang memakan anggaran besar, dua di antaranya di Pulau Sumbawa, satu di Lombok.
“Cukup banyak di Sumbawa. Jadi kalau ketimpangan itu belum tentu benar. Karena pemerintah menggunakan skala prioritas,” ujarnya pekan lalu.
Di samping itu, jika dilihat dari luas dan kebutuhan wilayah, panjang jalan di Lombok sekitar 500 kilometer, sedangkan di Sumbawa mencapai 900 kilometer. Kondisi ini membuat kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan di Sumbawa lebih besar.
“Jalan di Sumbawa jauh lebih panjang, jadi ketika rusak, biaya penanganannya juga lebih besar. Bahkan tahun ini, anggaran perbaikan jalan justru lebih besar dialokasikan untuk wilayah Sumbawa daripada Lombok,” ungkapnya.
Adapun dengan adanya keterbatasan fiskal, lanjut Sadimin membuat tidak semua ruas jalan dapat sekaligus tertangani. Untuk itu, pemerintah daerah memilih menerapkan skala prioritas. Dengan mendahulukan jalan-jalan yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan paling berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita utamakan dulu yang dilalui banyak kendaraan dan aktivitas masyarakat. Semua ingin kita perbaiki, tapi tentu harus bertahap,” jelasnya. (era)
