KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyoroti sejumlah persoalan terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Mataram. Dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan baru-baru ini, dia menegaskan perlunya percepatan pengisian jabatan struktural yang sudah lama dibiarkan kosong.
Irawan mengatakan, bahwa Dinas Pariwisata menjadi OPD dengan formasi jabatan paling minim namun memiliki kekosongan paling lama. Dari dua bidang yang ada, satu bidang diketahui tidak memiliki pejabat definitif sejak 1 Januari 2024.
“Bidangnya hanya dua, tapi salah satunya sudah dua tahun tidak terisi. Ini harus segera ditindaklanjuti karena berdampak langsung pada kinerja Pemerintah Kota Mataram,” ujarnya.
Menurutnya, kekosongan jabatan ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan turut memperlambat proses layanan publik serta pelaksanaan program kerja. Politisi PKS ini meminta Pemkot Mataram mempercepat identifikasi kebutuhan dan segera melakukan pengisian jabatan demi menjaga efektivitas kerja OPD.
Selain masalah kekosongan jabatan, Irawan juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan aparatur, khususnya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) baik tenaga penuh waktu maupun paruh waktu. Seperti diketahui, jumlah PPPK cukup besar, namun banyak di antaranya belum diberdayakan secara maksimal.
“Banyak pegawai PPPK yang sebenarnya bisa dioptimalkan jika diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kalau mereka di-upgrade melalui pendidikan dan pelatihan, mereka bisa membantu tugas-tugas strategis di berbagai OPD,” katanya.
Ia mencontohkan di beberapa dinas, seperti dinas penyumbang pendapatan daerah, terdapat tenaga yang sebenarnya bisa dilatih untuk membantu pengaturan teknis kegiatan lapangan, termasuk pengelolaan event dan administrasi lainnya. Irawan menilai potensi ini terabaikan sehingga mempengaruhi capaian target kinerja pemerintah daerah.
Persoalan lain yang diangkat adalah terkait mekanisme uji petik, yang dinilai masih lemah dan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan daerah. Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, pegawai yang bertugas sebagai petugas pemungut sebenarnya bisa dilatih untuk membantu proses uji petik, sehingga tidak terjadi kekurangan personel di lapangan.
“Petugas yang ada bisa dimanfaatkan untuk uji petik, asal diberikan pelatihan. Jangan sampai potensi pegawai kita hanya berhenti di meja kerja saja,” kata anggota dewan dua periode ini.
Irawan menegaskan bahwa PPPK yang sudah masuk dalam sistem dan menerima gaji dari anggaran daerah harus dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah diminta tidak membiarkan pegawai bekerja tanpa kejelasan tugas atau tidak diberi kesempatan meningkatkan kompetensinya. (fit)
