Tanjung (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., menegaskan Pemda Lombok Utara melalui OPD terkait harus lebih optimal dalam mengelola kawasan pariwisata, khususnya yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, Pemda hanya meraih pajak daerah dan retribusi daerah sebesar satu per tiga dari seluruh potensi PAD yang ada.
“Lebih dari 60 persen PAD Lombok Utara berasal dari tiga Gili. Seharusnya kita bisa memaksimalkan potensi PAD antara Rp600 miliar-Rp700 miliar per tahun. Namun faktanya hanya sepertiganya saja,” tegas Wabup saat memimpin Rakor Penataan Kawasan Wisata tiga Gili, Jumat (5/12/2025).
Ia melanjutkan, kawasan wisata tiga gili merupakan sumber PAD terbanyak untuk Kabupaten Lombok Utara. Ia juga melihat potensi capaian bisa lebih tinggi asal pendekatan pengelolaan oleh OPD dilakukan dengan tepat.
Lombok Utara sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Menurut Wabup, merupakan potensi tersendiri yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia. Daerah ini terbukti banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik.
“Pengunjung yang mencapai ratusan ribu per tahun supaya dikelola dengan baik. Kawasan publik perlu ditertibkan karena jangan sampai kawasan sempadan pantai di tiga gili (maupun di daratan Lombok), berdiri bangunan yang mengganggu kenyamanan wisata,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam kegiatan penataan sempadan pantai ketiga gili sebagai upaya mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata sehingga menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang dan berkunjung yang akan berdampak bagi UMKM Lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kita semua harus dapat memberikan saran dan masukan baik secara teknis dan administratif. Sehingga apa yang kita harapkan bersama akan terwujud sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian Wabup.
Untuk diketahui, pada Rakor tersebut, Pemda menghadirkan seluruh OPD teknis beserta pejabat Sekretariat Daerah, Forkopimda, serta instansi vertikal BKKN Kupang. (ari)
