Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyoroti perkembangan rantai pasok dalam program Makan Bersama Gratis (MBG) di Provinsi NTB. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS, ditemukan bahwa pemasok bahan makanan (supplier) untuk program MBG didominasi oleh pelaku usaha berskala besar.
Ini menjadi tantangan bagi upaya pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pasalnya, sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggandeng retail besar sebagai supplier utama.
“Contohnya di Kota Mataram, supplier itu banyak yang di Lotte, yang di ABN Tubuh. Memang di sana kan barang apa saja kita cari di sana ada, untuk kebutuhan dapur lah istilahnya,” ungkap Kepala BPS NTB, Wahyudin.
Menurutnya, alasan para SPPG ini memilih tempat tersebut kemungkinan besar karena kemudahan mendapatkan bahan baku secara lengkap dan terpusat, serta potensi kualitas dan harga yang kompetitif.
“Kalau kita lihat kan mereka lebih banyak dapat di situ. Karena di situ sudah banyak yang bisa diolah langsung. Ya tidak harus nyari-nyari,” katanya.
Dorong Keterlibatan UMKM Lokal di Program MBG
Kendati demikian, BPS mencatat bahwa di kabupaten/kota lain seperti Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat, sudah ada upaya untuk mendorong keterlibatan UMKM lokal, Koperasi Desa (Kopdes), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai supplier untuk membeli produk langsung dari petani.
Lebih lanjut, ditekankan bahwa program MBG pada dasarnya bertujuan untuk pemerataan ekonomi, yang mencakup petani, pedagang kecil, dan UMKM. Oleh karena itu, BPS merekomendasikan adanya penguatan peran Koperasi Merah Putih sebagai jembatan antara petani dan dapur MBG.
“Seharusnya bisa didorong. Karena sekarang sudah ada keluar Pergub Nomor 158 yang terkait dengan MBG ini. Ya ke depannya tetap harus didorong UMKM itu, termasuk Koperasi Merah Putih itu,” tegasnya.
Dalam upaya mencapai pemerataan ekonomi yang lebih efektif, sesuai dengan rencana Gubernur NTB untuk mengembangkan pola MBG yang lebih mandiri dan terintegrasi. Rencana ini akan diuji coba di satu lokasi, khususnya pondok pesantren (Pompes) yang memiliki jumlah murid besar.
“Ada rencana untuk MBG itu yang mandiri. Jadi mereka bentuk sendiri dari Pemerintah Provinsi,” katanya.
Polanya adalah memberikan bantuan kepada orang tua santri untuk menanam sayuran atau beternak ayam (petelur dan pedaging). Hasil panen dan ternak tersebut nantinya akan dijual dan dipasok langsung untuk kebutuhan dapur pesantren tersebut, sehingga menciptakan ekonomi sirkular.
“Nanti akan dicari pesantren yang cukup banyak muridnya. Jadi polanya akan melibatkan orang tua murid atau masyarakat sekitar pesantren untuk menanam sayur dan beternak ayam, yang hasilnya kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, sehingga menciptakan ekonomi lokal yang berkesinambungan,” demikian Wahyudin. (bul)
