PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menjamin bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tidak akan merugikan desa. Seluruh desa di Lotim dinyatakan aman dari potensi kerugian akibat aturan yang kerap disebut ‘Permen Purbaya’ itu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PMD Lotim, Sosiawan Putraji, meminta semua kepala desa tidak perlu khawatir. “Tidak perlu khawatir PMK 81. Di Lotim semua (desa) sudah aman tahap I dan II 2025,” tegasnya, Kamis (19/12/2025).
Pengecualian hanya berlaku untuk empat desa, yakni Sikur, Jeruk Manis, Kotaraja, dan Loyok, yang disebabkan keterlambatan pelaporan, sehingga belum cair. Sedangkan sebagian besar dari 239 desa lainnya telah dinyatakan aman.
Menurut Sosiawan, pembahasan kini berfokus pada persiapan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KDMP). “Lotim sedang dalam tahap verifikasi lahan. Memang ada syarat untuk KDMP, tapi yakin Pak Menteri (Purbaya) paham betul dalam mengalokasikan belanja,” ujarnya.
Dia mengakui, pencarian lahan seluas minimal 10 are (1000 m²) menjadi tantangan bagi desa. Namun, fleksibilitas telah diberikan, di mana luas lahan dapat disesuaikan menjadi 8 are jika memungkinkan.
Proses verifikasi saat ini sedang berjalan. Terdapat sekitar 60 bidang lahan yang sedang dikomunikasikan status kepemilikannya. Beberapa di antaranya tercatat sebagai aset daerah, provinsi, atau bahkan milik desa tetangga. “Kami sedang komunikasikan. Untuk aset daerah dan provinsi, kami minta rekomendasi. Untuk lahan di desa lain, kedua desa kami dorong duduk bersama,” papar Sosiawan.
Ia menekankan, lokasi gerai harus strategis dan tidak mengesampingkan kepentingan umum. Fasilitas umum yang memenuhi syarat juga dapat dipertimbangkan. “Desa sebagai lokus pelayanan terkecil harus move on. Untuk desa yang belum, segera disiplin dalam pelaporan,” pesannya.
Dengan komitmen pusat yang tidak akan memaksa pembangunan gerai di lokasi yang tidak memungkinkan, serta kepastian alokasi dana untuk desa yang sudah berproses, DPMD Lotim memastikan pembangunan desa akan terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. (rus)
