Praya (suarantb.com) – Ikhtiar untuk menuntaskan persoalan jalan rusak di daerah ini terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng). Sampai saat ini masih ada sekitar 200 kilometer (km) lebih panjang jalan kabupaten di Loteng yang butuh perbaikan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengusulkan perbaikan jalan kabupaten ke pemerintah pusat.
Setidaknya ada dua program pusat terkait jalan yang dibidik Pemkab Loteng. Yakni program Inpres (Instruksi Presiden) soal jalan daerah serta perbaikan jalan kabupaten dengan skema reimburse. Di mana daerah bisa memperbaiki jalan menggunakan sumber anggaran lain. Nanti setelah pengerjaan selesai, dana yang digunakan akan diganti oleh pemerintah pusat.
Pemkab Loteng sendiri mengusulan total 76 ruas jalan kabupaten. Dengan nilai kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp500 miliar. “Untuk panjang jalan yang kita usulkan, saya lupa angka detailnya. Tapi yang jelas ada 76 titik ruas jalan kabupaten yang diusulkan. Nilai sekitar itu (Rp500 miliar, red),” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, Lalu Rahardian, kepada Suara NTB, Jumat (2/1/2026).
Ia mengatakan, ruas jalan yang diusulkan tersebut merupakan ruas jalan utama dan prioritas untuk ditangani. Artinya, masih ada beberapa ruas jalan kabupaten yang tidak masuk dalam usulan. Yang nantinya akan diupayakan dari sumber anggaran yang lain. “Tidak semua ruas jalan kita usulkan. Hanya yang prioritas saja dulu,” ujarnya.
Memang untuk bisa menuntaskan perbaikan semua ruas jalan kabupaten dibutuhkan anggaran sekitar Rp700 miliar. Itu sudah termasuk anggaran perbaikan di tahun pertama. Mengingat, ruas jalan kabupaten yang kondisinya belum mantap saat ini masih tersisa sekitar 25 persen dari 800 km lebih panjang ruas jalan kabupaten.
Harapanya, kalau usulan tersebut bisa disetujui oleh pemerintah pusat akan mampu meningkatkan persentase kondisi jalan mantap di daerah ini. “Namanya saja usaha. Mudah-mudahan bisa disetujui oleh pemerintah pusat,” imbuh Rahardian.
Karena banyak pengalaman sebelumnya, meski sudah disetujui untuk ditangani oleh pemerintah pusat, pekerjaanya bisa dibatalkan. Tergantung kondisi dan kemampuan anggaran dari pemerintah pusat. Tapi yang penting Pemkab Loteng berusaha untuk bisa segera menuntaskan persoalan jalan rusak di daerah ini. (kir)
