Praya (suarantb.com) – Ratusan eks tenaga honorer guru yang tidak dilanjutkan kontraknya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar aksi demontrasi di kantor Bupati Loteng, pada Rabu (7/1/2026). Salah satu tuntutannya yakni meminta supaya mereka tetap diperkerjakan sebagai tenaga honorer guru. Mereka mengaku siap untuk tidak digaji oleh pemerintah daerah asalkan tetap diberikan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Loteng sebagai tenaga honorer guru.
“Kami sanggup tidak digaji. Jadi pemerintah daerah tinggal duduk manis. Asalkan kami tetap dijadikan tenaga honorer. Karena gaji kami dari pusat,” ujar perwakilan eks tenaga honorer guru Nursalim, di hadapan Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si.
Nursalim mengungkapkan, total ada sekitar 715 guru honorer yang tidak lolos menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Dari jumlah tersebut banyak di antaranya yang sudah berstatus guru sertifikasi dan sudah masuk dalam Dapodik, sehingga yang dibutuhkan sekarang hanya pengakuan sebagai tenaga honorer saja.
Soal gaji tidak perlu dipusingkan oleh pemerintah daerah, sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat. “Sederhana saja, pak Bupati (Loteng) tinggal buatkan kami SK sebagai honorer,” tandasnya.
Mereka juga menolak program pelatihan kerja yang disiapkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Loteng. Karena pelatihan yang diberikan dinilai tidak nyambung dengan basis keilmuan yang dimiliki. Mereka tetap meminta untuk bisa terus mengabdi sebagai tenaga honorer guru. Sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu yang dimiliki.
Terkait tuntutan tersebut, Wabup Loteng H. M. Nursiah menegaskan, kebijakan pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemkab Loteng dalam hal ini hanya menjalankan kebijakan pusat. Kalaupun kemudian ada aspirasi pascapenerapan kebijakan tersebut, Pemkab Loteng nanti akan menyampaikan ke pemerintah pusat.
Harapanya, pemerintah pusat bisa membuat keputusan berdasarkan aspirasi yang ada. “Dan, persoalan ini tidak hanya terjadi di Loteng. Tetapi terjadi juga di daerah lain. Karena memang ini kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Pemkab Loteng juga merasa prihatin dengan kondisi yang dialami para tenaga honorer. Pemkab Loteng juga tidak ada niat untuk menzalimi para tenaga honorer. Namun, karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, mau tidak mau harus dilaksanakan.
“Mohon dipahami posisi dari pemerintah daerah. Tapi kami berkomitmen untuk melanjutkan apa yang menjadi aspirasi para tenaga honorer ini ke pemerintah pusat. Semoga ada solusi dan jawaban atas persoalan ini dari pemerintah pusat,” pungkas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini seraya menambahkan, bila perlu nanti ada perwakilan tenaga honorer yang ikut serta ketika Pemkab Loteng menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. (kir)
