Mataram (suarantb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menegaskan bahwa penanganan banjir rob dan abrasi di kawasan pesisir Ampenan dan Sekarbela harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak bersifat parsial. Pasalnya, fenomena tersebut hampir selalu terjadi setiap tahun, khususnya saat memasuki akhir dan awal tahun.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki, mengatakan kejadian banjir rob dan abrasi pada Januari 2025 lalu merupakan bukti nyata bahwa wilayah pesisir Kota Mataram sangat rentan terhadap dampak cuaca ekstrem berupa gelombang pasang.
“Pada Januari 2025 lalu, banjir rob dan abrasi akibat gelombang pasang mengakibatkan sejumlah rumah warga serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Ini menunjukkan bahwa penanganannya harus serius dan tidak bisa hanya dengan cara-cara darurat,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Muzaki yang akrab disapa Jack menilai, selama ini penanganan abrasi masih cenderung bersifat sementara, seperti pemasangan tanggul darurat menggunakan batu boulder atau batu ribrap. Menurutnya, langkah tersebut memang penting, namun harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.
“Selain pemasangan tanggul darurat, penanganannya harus terukur dan tidak parsial. Kita perlu solusi jangka panjang, karena kerugian pascabencana jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan,” tegasnya.
Ia mengakui, kualitas batu boulder yang digunakan sebagai tanggul darurat memiliki keterbatasan, terutama di kawasan pesisir Bintaro dan sekitarnya. Kondisi kontur pantai yang sudah curam menyebabkan hantaman gelombang menjadi lebih keras, sehingga material tanggul mudah tergerus.
“Penyebabnya bukan hanya pada material, tapi juga kondisi lokasi itu sendiri. Kontur pantai sudah curam, ditambah gelombang yang keras, sehingga abrasi cepat terjadi,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi potensi abrasi dan banjir rob pada awal tahun, BPBD Kota Mataram terus meningkatkan langkah mitigasi. Salah satunya dengan memaksimalkan imbauan kepada masyarakat serta mengerahkan patroli Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah terbentuk di masing-masing kelurahan.
Patroli tersebut difokuskan untuk memantau kondisi cuaca dan perkembangan gelombang pasang, khususnya di sepanjang garis pantai Kota Mataram yang mencapai sekitar sembilan kilometer, mulai dari Ampenan hingga Sekarbela.
Jack menyebutkan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak gelombang pasang yang berpotensi menimbulkan banjir rob dan abrasi di wilayah Lombok, khususnya Ampenan dan Sekarbela, diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026.
“Sesuai prediksi BMKG, puncaknya biasanya terjadi Januari dan Februari. Kalau bukan Januari, kemungkinan Februari,” ungkapnya.
Meski demikian, BPBD memastikan kesiapsiagaan terus ditingkatkan. Saat ini seluruh kelurahan di Kecamatan Ampenan telah memiliki posko kebencanaan sebagai bagian dari sistem mitigasi dan respons cepat apabila terjadi kondisi darurat.
“Kami terus berkoordinasi dengan Destana di setiap kelurahan. Kesiapan ini penting agar ketika terjadi bencana, penanganan bisa lebih cepat dan dampaknya dapat diminimalkan,” pungkasnya. (pan)
