Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram perlu memikirkan skenario penanganan kemacetan. Kemacetan berpotensi menjadi bom waktu, jika tidak segera dicarikan solusi jangka panjang.
Pantauan Suara NTB, kawasan rawan macet terutama di Jalan Gajahmada, persimpangan Tanah Aji, Bundara Metro, Jalan Sriwijaya, Jalan Dakota, Jalan Dr. Wahidin serta jalan pintu masuk dari Kabupaten Lombok Barat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin dikonfirmasi pada, Rabu (21/1/2026) mengakui, kemacetan di ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, berpotensi menjadi bom waktu. Bidang Lalu Lintas dan Bidang Operasional dan Pengendalian Dinas Perhubungan telah diminta untuk melakukan survei menyuruh untuk kepadatan simpang, tujuan perjalanan dan jenis moda transportasi yang digunakan masyarakat. Selain itu, pendataan juga dilakukan terhadap titik-titik kepadatan baru seperti di Pasar Kebon Roek. “Karena pertambahan kendaraan tidak bisa dikontrol, sehingga ketergantungan masyarakat pada moda transportasi sangat tinggi,” jelas Zulkarwin.
Penambahan kendaraan terlihat pada musim hujan. Masyarakat mengeluarkan kendaraan roda empat untuk beraktifitas. Belum lagi kata Zul, kepadatan kendaraan diperparah dengan banyaknya jalur putar balik kendaraan terutama di Jalan Gajahmada, Kelurahan Jempong Baru.
Demikian juga halnya lanjut dia, di Jalan Dr. Wahidin yang perlu diantisipasi. Khusus di Jalan Dakota dinilai harus dinaikan kelas jalannya ke level B, sehingga perlu dibuka jalan baru mulai dari Rembiga ke Gunung Sari. “Kalau level jalannya naik bisa bertahan selama 15 tahun,” katanya.
Bagaimana dengan penerapan skema ganjil genap, supaya mengurai kemacetan? Menurut mantan Camat Selaparang ini, penerapan ganjil genap di Mataram harus holistik. Artinya, semua pihak mulai dari pengendara, petugas Dishub, dan aparat kepolisian harus memiliki pemahaman yang sama. Ia menyadari bahwa Mataram termasuk kota medium yang beranjak menjadi kota besar, tetapi skema ganjil-genap belum semestinya diterapkan. Berbeda halnya di Ibukota Jakarta. Pola pergerakan kendaraan telah konstan, sehingga pembatasan atau pengurangan kendaraan sudah jelas.
Ia justru khawatir apabila diterapkan terkadang pelanggaran masih tinggi. “Jangan sampai penerapan ganjil genap justru hanya sekedar konsep, sehingga banyak pelanggaran. Jangan sampai kita keluarkan ganjil genap tetapi tidak direspon oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, kemacetan yang terjadi selama ini perlu dianalisa. Permasalahan yang ditemukan akan disampaikan ke forum lalu lintas, sehingga ada langkah-langkah yang dilakukan di Kota Mataram.
Adapun konsep membangun jalan layang dinilai belum tepat. Sejumlah kawasan di Mataram masih ada campuran. Artinya, masyarakat yang ingin ke pusat pertokoan tidak harus ke Cakranegara, tetapi mereka ada juga yang pulang. “Jalan layang dibangun untuk mengkhususkan tujuan,” demikian kata dia. (cem)
