Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mempersilakan pengadaan mesin pengolahan sampah manajemen sampah zero (Masaro) diaudit. Berbeda dengan Inspektur Lombok Barat Suparlan, justru irit bicara soal audit mesin yang menelan anggaran Rp20 Miliar ini.
Terkait dengan adanya usulan agar proyek ini segera diaudit guna memastikan tidak adanya kerugian negara atau malfungsi sistem, LAZ mempersilakan hal itu dilakukan. “Silakan saja (diaudit),” jawabnya singkat.
Lebih lanjut menanggapi berbagai kritik yang muncul, Bupati juga tidak terlalu ambil pusing. Sebab hingga kini alat tersebut masih dalam masa garansi dari pihak rekanan. “Masih masuk masa garansi. Kan kita belum bisa komentar kalau masih bertanggung jawab, kecuali kalau sudah di luar itu. Dan kita, masa ini juga kita akan optimalkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pengerjaan dan uji coba sebenarnya tetap berjalan. Pemda juga telah mengambil langkah proaktif melayangkan surat resmi kepada pihak penyedia untuk memastikan alat tersebut bekerja sesuai dengan konsep yang telah disepakati sejak awal.
LAZ menilai munculnya berbagai keluhan atau kekurangan di masa awal operasional ini sebagai hal yang wajar dalam sebuah proyek infrastruktur baru. Justru dengan adanya temuan kekurangan pada saat ini, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menuntut perbaikan sebelum masa garansi berakhir. Namun pihaknya mamastikan pengawasan tetap dilakukan intensif. “Artinya masih tanggung jawab dia (penyedia), setahun ini masih tanggung jawab dia,” tambahnya.
LAZ bahkan justru menganggap semakin banyak kekurangan yang terdeteksi saat ini, maka akan semakin baik untuk memastikan kualitas akhir dari proyek Masaro tersebut. “Makin banyak kekurangannya kan makin bagus, lebih baik kekurangannya ini ketahuan sekarang daripada nanti setelah garansi habis. Kan sekarang makanya saya bilang makin banyak sekarang, baru bersyukur,” tuturnya.
Anggara mencapai Rp20 miliar lebih sudah digelontorkan Pemda Lobar untuk dua alat Masaro yang ada di Pengolahan Daur Ulang (PDU) Lingsar dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Senteluk. Pemda berkomitmen atas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, terutama pada proyek strategis pengolahan sampah.
Sementara itu, Inspektur Lobar, Suparlan yang dikonfirmasi media, enggan berkomentar terkait audit Masaro. “Nah kalau (audit) Masaro, coba tanya dia (DLH), salah nanti kalau saya berkomentar,” jawab Suparlan singkat menjawab pertanyaan media, Senin (20/4/2026). (her)
