Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Jepang berencana untuk bekerja sama di berbagai sektor. Beberapa potensi kerja sama yang dibahas dalam pertemuan antaran Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dengan Konsul Jenderal Jepang di Denpasar Bali, Miyakawa Katsutoshi adalah sektor tenaga kerja, pariwisata dan investasi industri pengolahan serta energi.
“NTB memiliki semua yang dibutuhkan. Kami menunggu adanya kerja sama dan pembicaraan lanjutan dengan pemerintah dan pelaku usaha dari Jepang,” ujar Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat menerima Konsul Jepang Miyakawa Katsutoshi di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).
Hadir pula Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahmad Nur Aulia, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gede Putu Aryadi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Irnani Kusuma.
Selain memaparkan potensi NTB di sektor perikanan sampai pariwisata, Gubernur juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan yang mendukung hadirnya investasi dan kerja sama lain, seperti perdagangan dan tenaga kerja sambil bertukar informasi tentang kelayakan bisnis dan inovasi kerja sama dari yang telah ada selama ini.
Misalnya, pengiriman tenaga kerja ke Jepang dengan pola pembiayaan bank daerah bekerja sama dengan Bank Jepang maupun kerja sama langsung dengan universitas Jepang dengan pola beasiswa pendidikan yang lulusannya langsung direkrut oleh perusahaan.
Di sektor pariwisata, Gubernur menjelaskan kesiapan infrastruktur dan beberapa destinasi yang belum digarap maksimal untuk investasi. Sedangkan di sektor energi, NTB menawarkan kerjasama pertambangan dan energi hijau seperti listrik tenaga matahari yang potensial juga untuk daerah sekitar seperti Bali dan NTT.
Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang di Denpasar Miyakawa Katsutoshi dalam pertemuan tersebut antusias menyampaikan keinginan pemerintah Jepang untuk bekerja sama dengan NTB dan menggali informasi yang dibutuhkan terkait izin, situasi terkini dan infrastruktur sembari menjelaskan beberapa hal terkait perkembangan Jepang dalam hal masyarakat, bisnis dan kebijakan pemerintahnya.
“Selama ini, Jepang memang masih mengarahkan lebih banyak investasi ke Bali. Begitupula dengan tren wisata masyarakat. Namun kami melihat, NTB bisa menjadi partner kerja sama yang layak dalam beberapa hal,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan terkait kerja sama akan melibatkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait di pemerintah Jepang. “Untuk saat ini kami masih dalam tahap penjajakan. Kami ingin mengetahui lebih jauh potensi NTB sebelum membahas kerja sama secara spesifik,” katanya.
Berdasarkan data terakhir, jumlah warga Jepang yang tinggal di NTB masih relatif kecil, yakni sekitar 76 orang, jauh dibandingkan Bali yang mencapai ratusan ribu. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya eksplorasi lebih lanjut terhadap daya tarik dan peluang investasi di NTB. (era)
