Dompu (Suara NTB) – Peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Laut Kilo, dijadwalkan pada pertengahan bulan Mei. Proyek strategis nasional ini, telah terikat kontrak dengan PT Wijaya Inti Nusa Sentosa asal Surabaya sejak 19 Februari 2026. Pembangunan tertunda karena masih harus menunggu dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Hal itu disampaikan Kepala UPP Kelas III Calabai Dompu, Prayitno, SH., saat dihubungi, Selasa (28/4).
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) lanjutnya, rencana peletakan batu pertama juga menunggu kapal tongkang dan tugas kapal yang membawa tiang pancang dari Surabaya.
Keterlambatan ini dikatakan Prayitno, tidak akan sampai membuat pengerjaan proyek yang ditargetkan tuntas 30 Desember 2026, akan molor. “Insyaallah selesai tepat waktu. Kontraktor sudah berkomitmen menyelesaikan tahun ini,” jelas Prayitno.
Proyitno juga mengatakan, lokasi pembangunan Pelabuhan Laut Kilo mendapat kunjungan anggota Komisi V DPR RI, H.Mori Hanafi. Kunjungan Mori didampingi langsung Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun dan sejumlah anggota DPRD Dompu, Selasa (28/4) siang.
Kunjungan Mori Hanafi untuk memastikan proses pembangunan pelabuhan berjalan optimal serta mendorong percepatan penyelesaian sebagai bagian dari program nasional. Terlebih, ia merupakan salah satu anggota DPR RI yang memperjuangkan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Laut Kilo. Namun, ia mengingatkan agar pelabuhan ini tidak hanya dibangun, tetapi harus bisa difungsikan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan akses keluar hasil bumi Dompu dan sekitarnya.
Sementara itu, Bupati Dompu, Bambang Firdaus menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian H. Mori Hanafi selaku anggota Komisi V DPR RI yang juga wakil rakyat dari Pulau Sumbawa atas pembangunan Pelabuhan Laut Kilo. Sinergi ini menjadi kunci mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. (ula)
