Dompu (Suara NTB) – Petugas kebersihan di Kabupaten Dompu, menuntut mendapatkan upah layak. Pasalnya, gaji Rp1 juta dengan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dinilai tidak sesuai dengan jam kerja.
Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani mengakui, gaji yang diterima petugas kebersihan Rp1 juta perbulan. Pendapatan ini dinilai tidak layak jika harus bekerja selama enam hari.
Pihaknya menyesuaikan waktu kerja petugas kebersihan menyesuaikan kebijakan lima hari kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. “Saat ini mereka digaji Rp1 juta perbulan. Mereka menilai penghasilan ini tidak layak jika harus masuk kerja lagi setiap Sabtu, saat pegawai kantor lain libur. Makanya, akhir pekan kemarin banyak sampah menumpuk,” ungkap Syaukani saat dihubungi pada, Selasa (5/5).
Pihaknya hanya bisa mengingatkan petugas kebersihan meskipun berstatus PPPK Paruh Waktu. Status kepegawaian mereka berlaku setiap tahun dan dapat dievaluasi oleh pemerintah daerah.
Syaukani menambahkan tuntutan petugas kebersihan ini juga dilanjutkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Dompu, untuk dijadikan bahan pertimbangan. “Masalah ini sudah juga kami sampaikan ke Bupati. Kami mau melakukan penggeseran anggaran, tidak ada yang bisa digeser untuk penyesuaian penghasilan mereka,” jelasnya.
Protes petugas kebersihan ini telah dibahas untuk mencari solusi terbaik, agar tidak terjadi penumpukan sampah di akhir pekan. Diketahui, jumlah petugas kebersihan atau pengangkut sampah mencapai 64 orang. Jumlah ini terdiri dari sembilan orang tenaga honorer yang belum terakomodir menjadi PPPK Paruh Waktu. Mereka diketahui mengoperasikan sembilan truk sampah pelayanan pengangkutan sampah di desa/kelurahan se-Kabupaten Dompu. (ula)
