Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melobi pemerintah pusat untuk membangun sejumlah fasilitas, di antaranya pasar modern dan Islamic Center bernilai ratusan miliar. Selain dua fasilitas tersebut, Pemkab berupaya melobi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kuripan. Upaya Pemkab ini pun mendapat apresiasi dari kalangan Komisi III DPRD Lombok Barat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lobar, Lalu Ratnawi, pada Jumat (8/5/2026) mengungkapkan, pihaknya bersama jajaran Pemda terus melakukan pengawalan intensif guna memastikan seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi agar dukungan anggaran dari APBN dapat segera terealisasi. Pihaknya tengah mematangkan rencana pembangunan Islamic Center atau Masjid Agung.
Proyek ini direncanakan menjadi ikon religi baru di Gumi Patut Patuh Patju. Ia menyebutkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Agama telah membuahkan hasil positif melalui diterbitkannya surat rekomendasi resmi. “Untuk Islamic Center, kami sudah mengantongi surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Dirjen dan telah kami teruskan ke Kementerian ATR sebagai lampiran perencanaan. Tahun ini, kami sudah mulai melelang pengerjaan Detail Engineering Design (DED) dengan alokasi anggaran sekitar 500 juta rupiah,” jelasnya secara detail.
Selain itu, Pemkab juga memastikan mendapatkan program revitalisasi Pasar Modern Gerung. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan tempat usaha yang lebih representatif dan nyaman. Saat ini, persiapan lelang untuk DED tengah dilakukan pihaknya. Menurutnya, pengerjaan DED untuk pasar modern tersebut juga akan dilakukan tahun ini bersamaan dengan proyek Islamic Center agar proses pembangunannya bisa berjalan beriringan.
Di samping itu, pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kuripan yang akan berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektare juga terus diikhtiarkan. Proyek ini merupakan hasil sinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan direncanakan menjadi fasilitas pendidikan serta olahraga yang terintegrasi. Ratnawi menjelaskan, sebelumnya terdapat tantangan administratif mengenai alih fungsi lahan yang sempat menjadi catatan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, dengan pengawalan langsung dari Bapak Bupati untuk Sekolah Rakyat ini, kendala alih fungsi lahan LP2B dan KP2B sudah berhasil kita lalui. Lahan tersebut sudah resmi kami keluarkan dari peta cadangan pertanian sehingga statusnya kini sudah clear and clean untuk mulai dibangun,” ujarnya ketika ditemui di Gerung.
Penyelesaian status lahan ini sangat krusial mengingat standar yang ditetapkan oleh Kemensos minimal seluas 8 hektare untuk mengakomodasi berbagai fasilitas pendukung. “Sekolah ini nantinya sangat lengkap, akan ada lapangan sepak bola dan berbagai sarana prasarana lainnya, makanya luasannya mencapai 8,4 hektare,” tambahnya.
Mengingat skala proyek yang sangat besar, pendanaan ketiga infrastruktur strategis ini diharapkan bersumber sepenuhnya dari APBN. Estimasinya, proyek Sekolah Rakyat diprediksi akan menelan biaya di atas Rp300 miliar karena kelengkapan fasilitas kesehatannya. Sementara itu, Islamic Center diestimasikan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar dan Pasar Modern Gerung sekitar Rp250 miliar.
“Kami menargetkan tahun depan pengerjaan fisik sudah bisa mulai berproses. Begitu DED-nya tuntas, kami akan segera ekspose di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Termasuk untuk Pasar Modern, relokasi pedagang di lahan bagian depan juga akan kita selesaikan tahun ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi mengapresiasi upaya Pemkab melobi pemerintah pusat untuk membangun sejumlah fasilitas dari APBN. “Kami apresiasi kalau itu bisa terealisasi, kami berharap terealisasi,” imbuh politisi PKB yang dikenal kritis ini. Upaya melobi APBN untuk membangun infrastruktur di daerah tentu sangat membantu keuangan daerah.
Terlebih, kata dia, di tengah pemangkasan anggaran di semua daerah, diperlukan kepiawaian dari eksekutif untuk melobi pemerintah pusat menarik anggaran APBD Rp1.300 triliun. Pihaknya pun mendukung dan berharap upaya lobi Pemkab ini terealisasi agar pembangunan infrastruktur bisa terlaksana.
Terkait jalan rusak yang belum tertangani, politisi asal Dopang itu meyakini itu sudah ada anggarannya. Namun, tahun ini ada beberapa kendala sehingga belum dieksekusi, contohnya penyusunan RAB yang sudah selesai, tetapi di tengah jalan harga BBM naik sehingga eksekutif pun melakukan penyesuaian anggaran proyek. (her)
