Taliwang (Suara NTB) – Sebanyak lima dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpaksa menghentikan sementara operasionalnya akibat keterlambatan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Wilayah (Korwil) MBG KSB, Firbani Ramadan, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, hingga awal pekan ini terdapat lima dapur MBG yang tidak beroperasi karena terkendala pendanaan.
“Per hari Senin pekan ini ada lima titik dapur yang berhenti beroperasi. Tapi rencananya akan beroperasi kembali pada Rabu ini,” kata Firbani saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).
Firbani menjelaskan, keterlambatan transfer dana terjadi karena adanya perubahan mekanisme dan prosedur pembayaran yang diterapkan oleh BGN. Sebelumnya, pelaporan penggunaan anggaran oleh dapur MBG dilakukan setiap pekan dan pembayaran dilakukan melalui sistem auto top up.
Namun kini, terdapat ketentuan baru yang mengharuskan realisasi belanja dapur mencapai minimal 30 persen dari pagu dana sebesar Rp500 juta atau sekitar Rp150 juta sebelum pembayaran berikutnya dapat dicairkan.
“Biasanya pelaporan dilakukan per minggu dan pembayaran langsung dilakukan melalui auto top up. Tapi sekarang ada batasan pelaporan, di mana realisasi belanja dapur minimal 30 persen dari Rp500 juta atau sekitar Rp150 juta, baru pembayaran dapat disalurkan,” urai Firbani.
Meski demikian, Firbani memastikan sebagian dapur yang terdampak telah menerima pencairan dana. Dengan masuknya dana tersebut, operasional layanan MBG di sejumlah wilayah diperkirakan segera kembali berjalan normal. “Sekarang beberapa dapur sudah menerima pencairan dan akan segera membuka kembali layanannya,” ujarnya.
Adapun lima dapur MBG yang sempat menghentikan operasional sementara berada di wilayah Maluk-Benete, Kecamatan Maluk; Kuang dan Banjar di Kecamatan Taliwang; Tepas di Kecamatan Brang Rea; serta Senayan di Kecamatan Poto Tano.
Sejauh ini sudah terdapat 15 dapur MBG beroperasi di KSB dan tersebar di 8 kecamatan. Firbani menyebut, ada beberapa calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mendaftar, namun untuk sementara permohonan tersebut masih diproses. “Dan mungkin dengan adanya pergantian pucuk pimpinan akan ada perubahan aturan lagi. Sehingga mungkin penambahan dapur akan dievaluasi juga,” imbuhnya. (bug)
