Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima memberi sinyal positif terhadap nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang akan berakhir pada 2026. Kontrak yang saat ini berlaku selama satu tahun tersebut, berpeluang diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.
Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Muhammad Fakhrunraji mengatakan, kebijakan Wali Kota Bima hingga kini masih mempertahankan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Komitmen tersebut kata dia, tercermin dari tetap dialokasikannya anggaran pembayaran gaji bagi seluruh PPPK.
“Untuk sementara kebijakan Pak Wali Kota masih mempertahankan PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu. Karena sampai dengan hari ini pun untuk gaji mereka tetap kami bayar,” ujarnya, Jumat (10/7).
Fakhrunraji menjelaskan, kontrak PPPK Paruh Waktu saat ini akan berakhir pada akhir 2026. Saat ditanya mengenai kelanjutan kontrak tersebut, ia menyebut pemerintah daerah belum memiliki kebijakan untuk tidak memperpanjang masa kerja para PPPK Paruh Waktu.
“Untuk sampai dengan hari ini belum ada opsi tidak diperpanjang kontrak PPPK Paruh Waktu,” katanya.
Saat ini, Pemkot Bima memiliki 2.634 PPPK Paruh Waktu yang telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Diantaranya, terdiri dari 224 tenaga kesehatan, 834 tenaga guru, dan 1.576 tenaga teknis yang bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah.
Komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan PPPK juga tercermin dari dukungan anggaran. Pada 2026, kebutuhan belanja gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu mencapai sekitar Rp142 miliar, meningkat sekitar Rp45 miliar dibandingkan kebutuhan anggaran pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu tetap menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Pemkot Bima akan mengikuti ketentuan yang berlaku apabila terdapat aturan baru mengenai keberlanjutan PPPK paruh waktu. (hir)
