Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) berencana melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada tahun ini. Penyesuaian tersebut diharapkan bisa mendongkrat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hanya saja, penyesuaian NJOP tidak dilakukan per zona atau per wilayah seperti yang dilakukan selama ini. Tetapi parsial dimasing-masing titik atau lokasi.
Dengan begitu, NJOP di satu zona atau wilayah yang sama bisa berbeda. Bahkan meski tanah tersebut posisinya berdampingan. “Kalau sebelumnya, penyesuaian NJOP itu dilakukan sesuai zona atau wilayah. Tapi sekarang dilakukan secara parsial dimasing-masing titik,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.
Adapun dasar perhitungan NJOP nantinya akan menggunakan nilai transaksi terakhir dari tanah tersebut. Misalnya, ada tanah yang harga awalnya Rp1.000 per meter kemudian dalam transksi terakhir nilai menjadi Rp20 ribu, maka nilai tranksi terakhir itulah yang menjadi dasar perhitungan besaran NJOP-nya.
“Nilai transaksinya nanti bisa terlihat dari besaran BPHTB yang masuk ke daerah. Jadi antara satu tanah dengan tanah yang lain meski berdampingan, NJOP-nya bisa berbeda. Tergantung nilai transaksi terakhirnya,” sebut Firman.
Besaran nilai NJOP itu nanti akan menentukan besaran PBB tanah tersebut. Jadi ketika besaran PBB meningkat karena ada peningkatan NJOP, secara otomatis juga bisa mendorong pemasukan bagi daerah dari tanah tersebut.
Cara tersebut lanjutnya dilakukan guna melindungi masyarakat kecil dari potensi penambahan beban karena perubahan NJOP. Karena pemilik lahan yang tidak menjual tanahnya, NJOP-nya tidak berubah. Jadi besaran PBB-nya juga tidak ikut berubah.
“Tapi ini langkah jangka pendek untuk mengatasi persoalan ketimpangan NJOP yang terjadi sekarang,” imbuhnya. Ke depan, penyesuaian NJOP berdasarkan wilayah memungkin dilakukan. Dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan daerah. (kir)
