Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB memastikan pelantikan kepala jenjang SMA, SMK dan SLB negeri segera digelar pada bulan Agustus 2026. Prosesnya memasuki tahap finalisasi administrasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum penetapan jadwal resmi.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang masih dijabat oleh pelaksana tugas maupun pelaksana harian akibat purna tugas. Selain itu, langkah ini juga menjadi strategi Dikpora memperkuat tata kelola pendidikan di NTB.
Kadis Dikpora NTB, Syamsul Hadi mengaku pihaknya bersama Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal membicarakan pelantikan kepala sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB se-NTB.
“Saya bersama Pak Gubernur NTB membicarakan masalah pelantikan bersama Sekdis Dikpora NTB,” kata Kadis Dikpora NTB, Syamsul Hadi saat dihubungi, Rabu (5/8).
Syamsul mengakui pelantikan kepala sekolah akan segera digelar secepatnya. Pihaknya hanya menyelesaikan proses administrasi dan penjadwalan dari Pemprov NTB. Draf nama calon kepala sekolah yang akan dilantik atau ditugaskan telah disiapkan. “Pada intinya sudah ada nama-nama yang akan dilantik ini sesuai hasil seleksi BCKS,” terangnya.
Menurutnya, penempatan kepala sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi serta hasil evaluasi yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Karena itu, seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan agar menghasilkan pemimpin sekolah yang mampu meningkatkan mutu pendidikan.
Selain itu, kehadiran kepala sekolah definitif sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis di sekolah mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, pengelolaan anggaran, hingga penguatan layanan kepada peserta didik.
“Kami ingin seluruh sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat,sehingga pelayanan pendidikan kepada masyarakat semakin maksimal,” katanya.
Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah layanan administrasi sekolah, termasuk pengelolaan BOS dan penandatanganan dokumen pendidikan. Permasalahan tersebut, kini telah ditindaklanjuti sehingga proses pelantikan berikutnya diharapkan berjalan lebih lancar.
Pihaknya berharap pelantikan kepala sekolah mampu memperkuat kinerja satuan pendidikan, sekaligus mendukung percepatan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi NTB. (sib)
