Mataram (Suara NTB) – Pengurus Wilayah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Aula Lantai 6 Gedung Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berkomitmen Terhadap Etika Jurnalistik Melalui Penguatan Organisasi PWI”, dibuka Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Halik mewakili Gubernur NTB Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal. Hadir juga jajaran pengurus PWI Pusat, pengurus PWI NTB, pimpinan media, serta peserta OKK dan UKW.
Kepala Diskominfotik NTB, H. Ahsanul Halik menekankan uji kompetensi bukan sekadar menguji kemampuan menulis berita, melainkan menguji tanggung jawab moral dalam menggunakan kata demi menghadirkan kebenaran.
“Menjadi wartawan bukan hanya soal kecepatan menulis, tetapi tentang bagaimana menghadirkan informasi yang bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital, prinsip tabayyun atau verifikasi menjadi sangat krusial agar asumsi tidak mengalahkan fakta,” ujarnya mengingatkan.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sangat terbuka terhadap kritik dari media, selama kritik tersebut berbasis data dan bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik.
Menurutnya, kritik yang jujur adalah cermin. Pemerintah membutuhkan cermin itu untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Pemprov NTB dan pers adalah dua pilar yang harus bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat.
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menjelaskan, kegiatan OKK kali ini diikuti oleh 120 wartawan dari 10 kabupaten/kota di NTB. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dan pembatasan kapasitas dari total hampir 200 pendaftar. Sementara itu, agenda UKW yang digelar pada 11–12 September, diikuti oleh 54 peserta. Terdiri dari 18 peserta jenjang Muda, 24 peserta jenjang Madya, dan 12 peserta jenjang Utama.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang OKK PWI Pusat, Joko Tetuko memberikan apresiasi atas tingginya antusiasme para peserta di NTB. Ia menegaskan pelaksanaan OKK merupakan amanat PD/PRT hasil Kongres PWI serta Peraturan Organisasi (PO) terbaru. Pemahaman terhadap 13 materi dasar keorganisasian dan kewartawanan, termasuk UU Pers, KEJ, hingga Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi fondasi mutlak sebelum wartawan terjun meliput di lapangan.
Ia menambahkan, pers yang kompeten akan melahirkan jembatan informasi yang kuat dan terpercaya antara masyarakat dan pemerintah. (ham)
