Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan program pendidikan jarak jauh (PJJ) di sejumlah wilayah di NTB,menemui kendala yang cukup sulit. Program yang bertujuan untuk mengatasi angka anak putus sekolah tersebut, terkendala perangkat pendukung hingga jaringan.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikpora Wilayah II, Supriadi mengatakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan virtual untuk membahas skema penerapan program pendidikan jarak jauh. Namun, sejumlah pertimbangan mengemuka mengingat kendala perangkat dan jaringan.
Skema PJJ mengandalkan teknologi tanpa perlu kehadiran tatap muka setiap hari. Artinya, ketersediaan perangkat digital dan jaringan menjadi kebutuhan utama. Namun, faktanya belum semua lembaga pendidikan mampu menyediakan kebutuhan tersebut. Selain itu, akses jaringan juga belum sepenuhnya merata, khususnya di wilayah pelosok.
“Ketika berbasis teknologi otomatis butuh kuota internet. Di tempat-tempat tertentu tidak semua punya akses internet yang bagus,” ujarnya, Jumat (18/9).
Karena itu, KCD Wilayah II memilih membebaskan sekolah bersangkutan di wilayah tersebut, untuk memilih apakah menggunakan skema PJJ atau SMA Terbuka. Menurut Supriadi, program SMA Terbuka lebih fleksibel karena tidak hanya mengandalkan pertemuan virtual, tetapi juga pertemuan langsung dengan siswa yang disasar.
Disebutkan, di beberapa wilayah NTB, khususnya Kabupaten Lombok Timur tidak semua sekolah menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak pelosok yang kesulitan mengenyam pendidikan. Contohnya, SMAN 1 Sakra Timur dan SMAN 1 Sembalun.
Supriadi menjelaskan, program PJJ dan SMA Terbuka memang disediakan sebagai salah satu strategi untuk mengentaskan ATS. Pasalnya, angka putus sekolah di NTB, cukup tinggi. Berdasarkan data Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, jumlah ATS di NTB mencapai 66.515 ribu anak.
Supriadi menyampaikan, pihaknya akan terus mengkaji kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pemerintah tersebut,sehingga tidak ada anak yang tidak dapat mengakses pendidikan. (sib)
