Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pentingnya perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN) untuk menghadapi tuntutan pelayanan publik di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat.
Di hadapan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, serta ASN Lingkup Pemprov NTB, Kepala BKN menekankan bahwa birokrasi tidak cukup hanya bekerja berdasarkan prosedur, tetapi harus mampu menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada hasil.
“Jadilah ASN yang mudah diakses masyarakat, adaptif, memberikan banyak kemudahan, dan membuat masyarakat bahagia. ASN tidak boleh kalah dengan aplikasi terbaik yang ada di handphone,” tegasnya saat hadir pada Apel Siaga Disiplin Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9).
Saat ini, katanya, perubahan pola layanan yang terjadi di berbagai sektor sebagai konsekuensi perkembangan teknologi. Jika sebelumnya layanan perbankan identik dengan formulir dan tanda tangan, kini transaksi dapat berlangsung secara real time. Begitu pula sektor perdagangan yang berkembang melalui marketplace dengan mengedepankan kemudahan dan kecepatan layanan.
Menurutnya, perubahan tersebut perlu menjadi pembelajaran bagi birokrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menyampaikan tiga prinsip utama transformasi birokrasi yang perlu diterapkan oleh seluruh ASN. Pertama, mengubah orientasi dari dilayani menjadi melayani, dengan menghadirkan layanan yang proaktif dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.
Kedua, mengubah orientasi dari prosedur menjadi hasil, dengan menyederhanakan persyaratan administratif yang tidak lagi memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ketiga, mengubah pola kerja dari menunggu perintah menjadi proaktif, sehingga persoalan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan tanpa selalu menunggu instruksi secara berjenjang.
“Sebagai contoh penyederhanaan birokrasi, saat ini BKN menerapkan kebijakan yang menghapus kewajiban izin belajar, untuk pencantuman gelar akademik. Fokus pelayanan diarahkan pada substansi, yakni keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi, bukan pada proses administrasi yang dinilai tidak lagi relevan,” jelasnya.
Reformasi Birokrasi Jadi Fondasi Pembangunan
Terkait dengan Misi Provinsi NTB, ia menilai tujuh misi pembangunan Pemerintah Provinsi NTB memiliki fondasi yang sama, yakni reformasi birokrasi.
“Berbagai agenda pembangunan, mulai dari pembangunan manusia unggul, penguatan ekonomi daerah, agro-maritim, pariwisata, mitigasi bencana, hingga pembangunan infrastruktur, membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja secara cepat dan efektif,” katanya.
Karena itu, ia meminta khusus kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov NTB, untuk melakukan evaluasi dalam 30 hari ke depan.
‘Evaluasi ini arahkan untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat yang paling sering muncul, menyusun solusi konkret, serta melaporkan progresnya kepada Pimpinan Daerah,” ujarnya.
Langkah tersebut, diharapkan menjadi cara untuk memastikan reformasi birokrasi tidak berhenti pada kebijakan dan dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pelayanan publik.
Selain peningkatan kualitas pelayanan, Prof. Zudan, sapaan akrabnya, juga menekankan pentingnya pemanfaatan kekuatan digital oleh seluruh ASN NTB.
‘Dengan sekitar 23 ribu ASN, APBD sekitar Rp6 triliun, dan populasi sekitar enam juta jiwa, NTB memiliki modal besar untuk memperkuat citra daerah melalui pemanfaatan ruang digital,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh ASN,untuk turut mempromosikan potensi pariwisata, budaya, serta produk unggulan NTB melalui media sosial.
Pemanfaatan media sosial secara positif ini, dapat membantu memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas, menarik wisatawan, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala BKN kembali mengingatkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu wajah utama reformasi birokrasi.
“Jadilah ASN yang cepat merespons masalah, dapat dipercaya, dan membuat masyarakat tersenyum bahagia ketika menerima pelayanan,” pesannya. (r/ham)
