Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Sosial Kota Bima mengaku setiap hari menerima keluhan warga terkait perubahan desil kesejahteraan dalam data penerima bantuan sosial. Keluhan itu muncul karena perubahan tingkat kesejahteraan dinilai tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Rusdhan, S.E., mengatakan keluhan tersebut kerap diarahkan kepada Dinsos,karena masyarakat menganggap instansinya sebagai pihak yang menentukan penerima bantuan. Padahal, Dinsos tidak memiliki kewenangan menetapkan desil.
“Kita hampir setiap hari terima komplain. Banyak protes kenapa desil mereka naik padahal tidak sesuai dengan keadaan di lapangan,” kata Rusdhan saat diwawancarai Suara NTB pekan kemarin.
Menurut Rusdhan, persoalan itu terlihat dari sejumlah temuan pendamping sosial di lapangan. Salah satunya warga yang pada triwulan pertama berada di desil 5 dan menerima bantuan PKH daerah. Pendamping kelurahan kemudian mengusulkan agar warga tersebut, masuk desil 2 karena kondisi kesejahteraannya dinilai lebih sesuai dengan kategori tersebut.
Namun, hasil pemutakhiran justru menempatkan warga tersebut pada desil delapan. Rusdhan menyebut warga itu diketahui berusia sekitar 80 tahun dan akhirnya tidak lagi memperoleh bantuan.
“Ada salah satu warga masuk desil 5 pada triwulan pertama dapat bantuan. Terus oleh pendamping kelurahan dicoba untuk usul desil 2. Karena memang tingkat kesejahteraan sesuai dengan kondisi riil. Dibantu untuk masuk desil 2, tahu-tahu naik malah desil 8,” ujarnya.
Kondisi itu kemudian dipertanyakan Dinsos dalam rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Rusdhan menyebut penentuan desil menggunakan 41 indikator, tetapi pihaknya belum memperoleh penjelasan secara spesifik mengenai indikator yang menyebabkan perubahan tingkat kesejahteraan dalam kasus tertentu.
Ia mencontohkan salah satu penjelasan berkaitan dengan perubahan meteran listrik. Menurut Rusdhan, ada warga yang beberapa kali mengganti meteran karena kerusakan, tetapi perubahan tersebut kemudian dikaitkan dengan penilaian tingkat kesejahteraan. “Kami mempertanyakan apakah alasan penggantian meteran turut diperhitungkan dalam pemutakhiran data,” katanya.
Untuk mengurangi kesalahpahaman, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme desil dan data bantuan sosial. Edukasi akan dilakukan melalui pertemuan warga, termasuk forum informal seperti mbolo kampo. (hir)
