Giri Menang (Suara NTB) – Berada di perbatasan antara Lombok Barat dengan Kota Mataram, membuat desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat merasa sedikit kurang diperhatikan pemerintah daerah. Pasalnya, kondisi akses jalan di desa itu sedikit kontras dengan jalan-jalan di daerah tetangga.
Untuk itu, Pemdes berharap jalan di desa wisata itu diperhatikan untuk menunjang potensi pariwisata, perikanan, dan kelautan. Kepala Desa Kuranji Dalang, M. Sidik mengatakan, tiga dusun di desanya berbatasan dengan Kota Mataram. “Dusun Mapak Barat, Mapak Dasan, dan Dusun Mapak Reong. Jalannya berbentuk jalan setapak,” sebutnya, Minggu (20/9/2026).
Akses jalan yang kondisinya rusak berbatasan dengan Kota Mataram sepanjang 1,2 kilometer yang prioritas untuk ditangani. “Sangat jelek sekali kondisi jalan yang 1,2 kilometer ini,” imbuhnya.
Akibat kondisi jalan yang kontras dengan jalan di Kota Mataram membuat ia selaku Pemdes merasa malu wilayahnya bersanding dengan Kota Mataram. “Di kota itu mulus, tapi kita rusak,” ujarnya.
Kondisi kerusakan jalan ini sudah hampir 15 tahun silam, tertapi belum ditangani. Akibat kondisi jalan ini, potensi di desa itu pun terhambat.
Di desanya memiliki pesona pariwisata yang luar biasa. Desa ini menyuguhkan ragam destinasi menarik yang tersebar di tiga dusun utamanya, mulai dari wisata religi, edukasi pelestarian lingkungan, hingga keindahan bahari pesisir pantai. “Tapi sayang potensi besar terkendala kondisi infrastruktur jalan utama sepanjang 1,2 kilometer yang rusak parah,” kata dia.
Jalur vital yang menjadi akses tunggal menuju tiga kawasan wisata tersebut mulai dari bagian selatan di Dusun Kuranji Dalang yang menyajikan destinasi wisata religi. Kemudian melintasi Dusun Kuranji Bangsal tempat pusat kegiatan penangkaran penyu, hingga berujung di Dusun Mapak Barat yang memiliki objek wisata bahari populer bernama Pantai Senja 2.
Kerusakan akses utama ini dikeluhkan karena dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta mobilitas wisatawan dan warga setempat.
Ia menyampaikan bahwa pihak desa sejatinya telah berulang kali menyuarakan persoalan ini melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrencam) maupun lewat surat resmi ke dinas teknis terkait. Meski selalu tercantum dalam skala prioritas pembangunan, realisasi perbaikan fisik di lapangan hingga kini masih nihil.
Ia menambahkan bahwa jalan sepanjang 1.200 meter tersebut sejatinya sempat masuk dalam rencana pelebaran hingga 8 meter oleh tim apraisal. Namun, proses pembebasan lahan dan pengerjaan konstruksinya terhenti tanpa kejelasan.
“Sudah dari dulu kami suarakan! Bahkan di beberapa kali Musrencam selalu tertuang dan masuk prioritas, tapi tidak kunjung dibangun sampai sekarang. Dulu pernah turun tim apraisal untuk rencana pelebaran jalan jadi 8 meter, tapi sampai saat ini belum ada yang terealisasi,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi masyarakat dan pemerintah desa, Anggota DPRD Kabupaten Lobar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri-Labuapi, Dr. Syamsuriansyah, telah turun langsung meninjau kondisi kerusakan jalan tersebut. Setelah melihat secara visual dan berdiskusi dengan jajaran pemerintah desa, ia berkomitmen memperjuangkan perbaikan jalan ini agar terakomodasi dalam APBD Murni tahun anggaran mendatang.
Syamsuriansyah menilai, penanganan akses sepanjang 1,2 kilometer ini sangat realistis dan mendesak untuk dituntaskan. Menurutnya, wilayah Kecamatan Labuapi memiliki posisi sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Mataram, sehingga kesetaraan pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian utama Pemkab Lobar.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyelarasan antara pembangunan infrastruktur daerah dengan program pemerintah pusat yang telah hadir di kawasan pesisir tersebut, seperti keberadaan proyek Kapal Motor Penumpang (KMP). Menurutnya, potensi ekonomi lokal dan pariwisata Kuranji Dalang tidak akan optimal jika jalan utamanya dibiarkan terbengkalai.
“Ini adalah daerah potensi wisata yang Lobar harus peduli. Kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dan menyelaraskan program mandatory dari pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat merasa tidak bangga menjadi bagian dari Lobar hanya karena ketimpangan pembangunan infrastruktur,” ujarnya. (her)
