Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan transformasi digital. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran Klinik Pusat Layanan Aduan dan Navigasi Aset serta Keuangan Daerah (Plana Kuda) di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Selasa (22/9).
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan kehadiran Klinik Plana Kuda tidak boleh berhenti sebagai identitas layanan atau sekadar kanal informasi. Klinik tersebut harus memberikan manfaat nyata sebagai ruang konsultasi, mentoring, dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Sekda, fungsi utama klinik adalah membantu pengguna layanan menemukan akar persoalan yang dihadapi sekaligus merumuskan solusi yang tepat.
“Khusus untuk keuangan, saya berharap ini menjadi wadah saling bertukar pikiran untuk membantu menganalisis masalah. Banyak orang memiliki laporan keuangan, tetapi belum mengetahui letak persoalannya. Di sinilah peran klinik untuk membantu menganalisis dan mencari penyelesaiannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep klinik perlu dioptimalkan sebagai layanan pembinaan yang mencakup mentoring, konseling, dan coaching. Dengan pendekatan tersebut, Klinik Plana Kuda diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga meningkatkan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan.
Sekda juga mengingatkan pentingnya membangun budaya evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Layanan yang kini menjadi arahan Gubernur NTB kepada seluruh Perangkat Daerah, termasuk perangkat daerah yang tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
“Kita harus mengakui tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Survei kepuasan ini penting untuk menangkap masukan, kritik, dan saran dari para stakeholder agar perbaikan berkelanjutan terus dilakukan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi target bersama seluruh perangkat daerah. Meski tidak semua perangkat daerah dituntut untuk membuat aplikasi, setiap instansi diharapkan mampu menghadirkan terobosan yang memudahkan akses layanan.
Ia mencontohkan digitalisasi layanan pembayaran pajak di Jawa Timur yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi kapan saja, termasuk di luar jam kerja.
“Dengan aplikasi, layanan menjadi lebih mudah, lebih dekat, serta mampu menembus batas ruang dan waktu. Ini adalah model transformasi yang harus terus kita kembangkan, dan alhamdulillah hari ini salah satunya bisa terealisasi,” pungkasnya.
Klinik Plana Kuda menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Melalui layanan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
Sementara itu, Kepala BKAD NTB Nursalim mengatakan kehadiran kanal digital Klinik Plana Kuda merupakan langkah konkret untuk merespons tuntutan zaman. Melalui sistem berbasis web, proses konsultasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan mengharuskan tatap muka kini dapat diakses secara lebih fleksibel.
“Ini adalah upaya kita mengubah mindset dan memangkas kerumitan administrasi. Dulu, perwakilan pemerintah daerah atau pemerintah desa harus bolak-balik ke lantai dua atau tiga untuk menemui bidang terkait. Sekarang kami sediakan satu tempat terpadu yang didukung layanan digital, meniru konsep pusat pelayanan di Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Layanan terpadu tersebut juga difokuskan untuk mendampingi tata kelola keuangan program bantuan Desa Berdaya. Nursalim mengingatkan pentingnya komunikasi dan transparansi agar laporan pertanggungjawaban dari desa dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batasan regulasi pada Januari 2027.
Selain itu, persoalan percepatan pembayaran SP2D yang sebelumnya sempat mengalami kendala juga diarahkan untuk dicarikan solusi secara langsung melalui sistem layanan Klinik Plana Kuda. (ham)
