Giri Menang (Suara NTB) – Penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) akibat sengkarut data Desil menjadi keluhan Pemerintah Desa hingga masyarakat di Lombok Barat (Lobar). Hal itu disebabkan berbagai persoalan data tak tepat sasaran, hingga mekanisme penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meninggal dinilai menyusahkan pihak desa.
Pihak pemerintah dusun dan desa pun menjadi sasaran atas persoalan ini. Untuk itu, pihak desa meminta Pemkab Lobar dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun tangan membantu pemerintah desa (Pemdes) mengatasi persoalan ini.
Hal itu ditegaskan Kepala Desa Kediri Selatan, Edi Erwinsyah. Ia menyampaika, penerima Bapang di desanya sebanyak 904 orang, jumlah ini berkurang dari sebelumnya 924 orang. 20 orang penerima tiba-tiba dihilangkan. “Sementara yang 20 orang ini memang tidak mampu, itu persoalan pertama,” kata Edi, dikonfirmasi di kantornya, Rabu (23/9/2026).
Lebih miris lagi, masyarakat yang secara faktual di lapangan tergolong tidak mampu justru tidak mendapatkan Bapang. Banyak dari mereka ini, setelah dicek, berekonomi lemah yang seharusnya mendapatkan Bapang tersebut.
Persoalan selanjutnya, bantuan yang tidak tersalurkan karena KPM tidak ditemukan karena dinyatakan meninggal dan pindah. Bantuan ini tidak bisa disalurkan kepada warga yang tidak masuk Desil 1-4. Artinya KPM pengganti ini harus masuk Desil tersebut.
Padahal, kata dia, ada warga yang kondisinya miskin, rumahnya kecil, tidak punya penghasilan dan janda. Namun, karena warga ini berada pada Desil di atas 4, ada di Desil 7 dan 8 mengakibatkan mereka tidak bisa diberikan bantuan. Padahal, kata dia, persoalan ini semestinya bisa disikapi melalui musyawarah desa. Pihak desa bertanggung jawab terhadap warga yang layak diberikan bantuan.
Belum lagi, banyak warga yang yang layak masuk Desil tetapi tidak ada di DTSEN. Padahal secara riil di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan.
Pihaknya pun sudah berupaya melapor ke OPD, tetapi terkesan kurang direspons cepat bahkan dianggap seperti angin lalu. OPD tidak langsung melakukan menindaklanjuti terhadap keluhan warga.
Menurutnya, karena ini terkait dengan kemanusiaan, maka mekanisme penyaluran perlu fleksibel tetapi tetap pada koridor sesuai aturan.
Pihaknya juga berharap komunikasi penyalur ke masyarakat harus baik, jangan terkesan kurang bagus. Sebab itu justru menimbulkan persoalan di masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Barat, Arief Suryawirawan mengaku tidak tahu data jumlah penerima bantuan pangan (Bapang).
Pihaknya belum tahu berapa desa yang sudah dan belum menyalurkan bantuan beras tersebut. Lantaran data tersebut ada di Bulog, belum diserahkan ke Dinas. Sejauh ini dari informasi lapangan yang diperoleh media, masih banyak desa di Lombok Barat yang belum menyalurkan bantuan pangan untuk periode Juli dan Agustus, lantaran berbagai persoalan. Ia mengatakan, Bapang merupakan program Bulog, sejauh ini belum menembuskan data ke dinas.
Terkait persoalan Desil yang menjadi salah satu kendala dalam penyaluran Bapang ini, pihaknya telah turun ke beberapa desa mengecek langsung faktual lapangan menyandingkan dengan data Desil. Pihaknya telah meminta desa untuk mendata ulang warga yang layak perlu diusulkan Bansos dan keperluan pembaharuan Desil. (her)
