Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa terus mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) terhadap lima bangunan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Batas waktu verifikasi ini harus telah masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) paling lambat 25 September.
“Verval kelayakan fisik maupun administrasi KDKMP terus berproses. Data kelayakan ini juga nantinya akan di review dan diaudit oleh BPKP sebelum gerai yang sudah terbangun beroperasi,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMINDAG) Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara kepada Suara NTB, Rabu (23/9).
Adi melanjutkan, verifikasi dan validasi sudah dilakukan secara paralel sejak 18 September pekan kemarin. Kelayakan infrastruktur gudang dan gerai akan menjadi pusat penyaluran barang pokok serta energi bersubsidi dianggap sangat penting,agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) lanjutnya, akan meninjau kelaikan struktur bangunan. Sementara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melihat administrasi atas peralihan aset yang dimiliki oleh desa menjadi KDKMP dan teknis lainnya.
“Target kita sebelum 25 September, seluruh data lima KDMP ini harus sudah terunggah ke SIMKOPDES. Sehingga saat BPKP turun melakukan audit, infrastruktur Sumbawa dinyatakan siap,” tambahnya.
Pelibatan tim lintas sektor ini merupakan strategi utama agar hasil verval di daerah benar-benar akuntabel. Fokus pengerjaan tim gabungan ini diarahkan pada lima titik KDMP percontohan yang tersebar di wilayah barat Sumbawa.
Kelima prioritas tersebut meliputi KDKMP Usar Mapin di Kecamatan Alas Barat, KDKMP Dalam dan Marenteh di Kecamatan Alas, KDKMP Tarusa di Kecamatan Buer serta KDKMP Pukat di Kecamatan Utan.
Hasil akhir dari tinjauan lapangan tim gabungan ini akan dibuat dalam dokumen berita acara verval sebagai syarat wajib kelengkapan administrasi. Kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan infrastruktur logistik dan gerai KDKMP siap untuk beroperasi.
“Kita masih ada waktu untuk menyelesaikan verval tersebut,sehingga pelaksanaan soft launching yang akan dilakukan secara nasional bisa dilakukan oleh pemerintah di kabupaten Sumbawa,” tukasnya. (ils)
