Selong (Suara NTB) – Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga kini telah mencakup 289.922 kepala keluarga (KK) atau sekitar 57,82 persen dari total 501.410 KK. Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran, sanggahan, maupun pembaruan data.
Kepala Bidang Pembinaan/Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur (Dinsos Lotim), Dedi Kurniawan, mengatakan daftar Perlinsos tidak secara otomatis mencakup seluruh masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat mendaftarkan diri, sementara masyarakat yang datanya sudah ada tetap diharapkan melakukan pembaruan apabila terjadi perubahan kondisi.
“Perlinsos memang tidak semua. Siapa saja yang membutuhkan bantuan silakan daftar. Adapun sisanya diharapkan melakukan pembaruan data meskipun tidak mendaftar,” kata Dedi menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (25/9/2026).
Lombok Timur sendiri menjadi daerah dengan urutan ketiga dari 43 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Dalam pelaksanaannya, Dedi mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama ketika masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra, melakukan proses pendaftaran dan biometrik wajah
Persoalan tersebut telah disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pemerintah kemudian memperkenalkan konsep agen inklusif Perlinsos, yakni petugas yang membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, termasuk mereka yang tidak dapat melakukan biometrik wajah secara mandiri.
Agen inklusif tersebut ditunjuk oleh Kementerian Sosial dan berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH tersedia di masing-masing desa dan kecamatan sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Target awal penyelesaian pendataan Perlinsos ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Namun, karena masih terdapat masyarakat yang belum melakukan sanggahan maupun pembaruan data, kesempatan pemutakhiran diperpanjang hingga 31 Desember 2026.
Dedi menegaskan, data yang ada saat ini belum menjadi data final. Setelah proses finalisasi, barulah dapat diketahui masyarakat yang masuk dalam kategori inclusion error maupun exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang dinilai layak justru belum masuk dalam daftar.
“Begitu daftar, mereka dianggap layak. Nanti setelah final baru bisa dilihat mana inclusion error dan exclusion error, dilihat dari kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Pendataan Perlinsos ini diproyeksikan menjadi basis data calon penerima bantuan sosial pada 2027. Penetapan penerima bantuan sendiri baru akan dilakukan pada awal 2027.
Karena itu, masyarakat diminta mengisi data secara benar dan jujur, termasuk kondisi rumah, jumlah aset, pendidikan, serta data diri lainnya.
Dalam proses pembaruan, terdapat 39 variabel yang harus diisi. Seluruh variabel tersebut menjadi bagian dari pengukuran desil atau kelompok kesejahteraan masyarakat.
Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Penentuan desil dilakukan berdasarkan penilaian terhadap sejumlah indikator atau proxy yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Dinsos menjadi salah satu pengguna data desil dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, Dedi menyebut pembagian atau rincian data tersebut belum dapat dilihat secara menyeluruh karena masih menunggu tampilan pada dashboard.
Data yang digunakan dalam sistem tersebut berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mulai digunakan pada 2025. DTSEN merupakan penggabungan tiga basis data besar, yakni Regsosek, P3KE, dan DTKS.
Penggabungan tersebut dilakukan karena masing-masing basis data sebelumnya masih memiliki data yang belum lengkap.
Dedi mengatakan perubahan desil yang terjadi di masyarakat juga berkaitan dengan pembaruan kondisi ekonomi dan kelengkapan data. Karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat dapat memanfaatkan kesempatan pembaruan.
Menurut Dedi, sebenarnya terdapat sejumlah kanal yang dapat digunakan masyarakat untuk mengusulkan maupun memperbaiki data penerima bantuan sosial. Di antaranya melalui operator desa pada sistem SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, serta kanal berbasis DTSEN.
Perlinsos menjadi salah satu kanal yang dinilai lebih sederhana karena masyarakat dapat mengisi data secara langsung hingga data tersebut terkirim.
Sementara melalui mekanisme lain, masyarakat memerlukan pernyataan dari kepala desa yang membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga setempat, disertai proses verifikasi di tingkat desa.
Dedi menambahkan, masyarakat yang mengalami kendala saat melakukan biometrik wajah juga perlu memperhatikan status proses pada sistem. Pendaftaran dapat dilanjutkan ketika kondisi layanan biometrik kembali normal. Bagi masyarakat yang tetap mengalami kendala, agen inklusif Perlinsos dapat menjadi alternatif pelayanan.
Sebagai daerah yang masuk dalam 43 kabupaten/kota tahap awal uji coba digitalisasi bansos, Lombok Timur masih menghadapi persoalan teknis, termasuk beban server.
Menurut Dedi, setelah tahap awal 43 kabupaten/kota, pemerintah berencana memperluas uji coba ke sekitar 100 kabupaten/kota lainnya. Pembagian sumber daya server ke daerah-daerah yang ikut dalam tahap uji coba berikutnya disebut turut berdampak pada kecepatan layanan.
Meski masa uji coba daerah telah berakhir, masyarakat Lombok Timur tetap dapat melakukan pendaftaran maupun perbaikan data sesuai mekanisme yang tersedia.
Dedi kembali mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kesempatan pemutakhiran data hingga akhir 2026 dengan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya. Data yang lengkap dan benar menjadi salah satu faktor penting agar gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam basis data semakin sesuai dengan keadaan di lapangan. (rus)
