Giri Menang (Suara NTB) – Fraksi Perindo dan PPP DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Pemkab untuk memberi perhatian bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT) yang bertugas sebagai ujung tombak di tingkat desa. Pasalnya, tugas mereka berat ditambah lagi menghadapi persoalan kompleks di wilayahnya. Namun para ketua RT ini tidak mendapat insentif, jangankan mereka menerima gaji.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Perindo Lobar, Dr. Syamsuriansyah dan PPP Lobar, Muhali, Jumat (2/10/2026). Syamsuriansyah yang mengaku pernah sebagai ketua RT sehingga mengetahui beratnya menjadi ketua RT. Jabatan pengabdian yang ikhlas untuk menciptakan lingkungan sekitar rumah aman, tertib dan gangguan. Termasuk RT yang paham tentang warga yang beradminduk, KTP Lobar maupun Lobar. Sehingga dalam proses demokrasi, pemilihan kepala desa hingga presiden yang paling intens.
Tugas ketua RT, kata dia, sangat kompleks karena mengurus warga yang tidak mampu dan tahu persoalan warganya di bawah. Di tengah tugasnya yang sangat kompleks, tapi di satu sisi tunjangan, jangan bicara gaji mereka tidak ada.
“Oleh karena itu, rasanya tidak fair lah, mereka ini kita biarkan bekerja tanpa mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah daerah. Karena itu saya kata atas nama ketua fraksi Perindo mengajak kita semua ayo kita pikirkan bagiamana nasib teman-teman ketua RT ini,” kata Politisi Perindo ini, Jumat (2/10/2026).
Ketua RT menjadi ujung tombak dalam mengurus persoalan-persoalan di daerah. Sehingga RT tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti halnya Kadus yang diberikan gaji atau penghasilan tetap oleh Pemkab, harusnya ketua RT juga mendapatkan insentif.
“Ya paling tidak untuk bensinnya lah, kan kasihan, oleh karena itu saya berharap kepada Pemkab mulai mempertimbangkan memikirkan nasib teman-teman ketua RT ini,”harapnya.
Hal senada disampaikan ketua Fraksi PPP Muhali, ketua RT ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat dusun yang memang pekerjaannya penuh pengabdian. Bahkan, pada momen tertentu seperti kegiatan masyarakat Sasak begawe dan lainnya, mereka yang keliling mengundang masyarakat sekitar bahkan ke luar wilayah itu.
“Tapi belum pernah saya dengar atau lihat perhatian dari pemerintah itu sendiri. Kalaupun ada tapi belum maksimal juga. Makanya saya atas nama Fraksi PPP mendorong agar pemkab ini memikirkan, terutama bulanannya (gaji),” imbuhnya.
Terlebih jumlah RT di Lobar ini banyak sekali mencapai ribuan orang, perlu difikirkan bagiamana kedepan untuk mereka. Pihaknya sendiri akan menempuh mekanisme politis dalam memperjuangkan ketua RT ini, baik anggaran untuk insentif pada saat rapat dengan Eksekutif, maupun di DPRD. “Insyaallah kami komitmen untuk mengkonsolidasikan agar RT ini lebih diperhatikan,” ujarnya. (her)
