Selong (Suara NTB) – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tahap pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi kendala ketersediaan material bangunan. Dari 127 titik yang tengah dikerjakan, baru 41 titik atau sekitar 32 persen yang telah rampung 100 persen. Sisanya 86 gerai yang saat ini terganggu aktivetas pembangunannya.
Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Hadiansyah, mengatakan keterlambatan pembangunan bukan disebabkan adanya proyek yang mangkrak. Menurutnya, seluruh pembangunan KDKMP masih berjalan. Namun progres di sejumlah titik melambat akibat keterbatasan material, terutama semen.
“Tidak ada yang mangkrak. Hanya progresnya memang agak lambat karena material, terutama semen, cukup sulit didapatkan di NTB,” ungkap Hadiansyah, menjawab media di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2026).
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap target waktu penyelesaian pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan material, pihak pelaksana bahkan berupaya mendatangkan pasokan dari luar pulau, termasuk dari Jawa.
Namun, pengiriman material dari luar daerah membutuhkan waktu tambahan sehingga turut memengaruhi proses pengerjaan di lapangan.
Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, KDKMP ditangani oleh Agrinas Pangan. TNI turut terlibat dalam proses pembangunan dan pengawalan sejak titik awal hingga bangunan dinyatakan selesai.
Keterlibatan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan di lapangan dapat berjalan hingga tahap penyelesaian.
Sementara itu, setelah pembangunan fisik selesai, pengelolaan operasional KDKMP nantinya berada di bawah Kementerian Koperasi. Dalam tahap operasional tersebut, TNI tidak bertindak sebagai pengawas, melainkan sebagai pendamping.
Bangunan KDKMP yang telah mencapai progres 100 persen tidak serta-merta langsung digunakan. Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan proses verifikasi untuk memastikan seluruh fasilitas yang menjadi bagian dari koperasi telah tersedia dan siap digunakan.
Verifikasi tersebut mencakup sejumlah fasilitas pendukung, antara lain kendaraan, gerai, pendingin ruangan (AC), kamera pengawas (CCTV), instalasi listrik, hingga ketersediaan air.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bangunan dan fasilitas KDKMP benar-benar dalam kondisi siap operasional sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas.
Setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap, bangunan akan diserahkan kepada pihak desa di bawah naungan Kementerian Koperasi. Selanjutnya, operasional KDKMP akan dijalankan sesuai pengaturan dan mekanisme yang ditetapkan Kementerian Koperasi.
Dari total 127 KDKMP tahap pertama yang sedang berjalan, sebanyak 41 titik telah mencapai progres 100 persen. Artinya, sekitar 32 persen pembangunan telah selesai, sementara sebagian besar titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Dengan kendala utama berupa ketersediaan material, pihak pelaksana terus berupaya mencari alternatif pasokan, termasuk mendatangkan semen dari Jawa.
Kelancaran distribusi material menjadi salah satu faktor penting untuk mengejar ketertinggalan progres pembangunan dan menyelesaikan seluruh titik KDKMP sesuai kebutuhan di lapangan. (rus)
