Mataram (Suara NTB) – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Kota Mataram mulai dilakukan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Mataram mencatat kuota sementara calon jemaah haji (CJH) untuk daerah tersebut mencapai 825 orang. Namun, jumlah tersebut masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah pusat.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Mataram, Hj. Siti Nurmalaah, mengatakan, data kuota sementara tersebut bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB. Jumlah itu masih berpotensi berubah, bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
“Data kemungkinan bisa berubah. Nanti kalau ada informasi dari pusat terkait penambahan kuota, pasti akan kami informasikan lagi,” ujarnya, Jumat (9/10).
Dari sisi persiapan, pihaknya telah merampungkan verifikasi dokumen jemaah. Saat ini, para calon jemaah juga tengah menjalani perekaman biometrik melalui aplikasi Visa Bio. Proses tersebut meliputi pemindaian wajah, perekaman sidik jari, serta pemindaian paspor sebagai bagian dari persyaratan penerbitan visa haji.
Setelah tahapan perekaman biometrik selesai, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Mataram akan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat mengenai daftar jemaah yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Nurmalaah, yang baru resmi bertugas di Kota Mataram, menegaskan komitmennya untuk terus membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurutnya, peningkatan pelayanan membutuhkan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak.
“Tentunya kami akan meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram serta pemangku kepentingan terkait demi memaksimalkan pelayanan jemaah,” katanya.
Ia berharap kuota haji Kota Mataram pada 2027 dapat bertambah dari angka sementara yang telah tercatat. Harapan tersebut merujuk pada capaian tahun sebelumnya, ketika kuota jemaah haji Kota Mataram meningkat menjadi 854 orang dari kuota awal sebanyak 590 orang.
Selain berharap adanya penambahan kuota, Nurmalaah menekankan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Berbagai kekurangan yang ditemukan diharapkan tidak kembali terulang, terutama dalam proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen jemaah.
Menurutnya, ketelitian dalam memeriksa kelengkapan berkas menjadi salah satu hal yang harus diperkuat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya persoalan administrasi yang dapat menghambat keberangkatan jemaah, termasuk insiden deportasi seorang jemaah haji asal Kota Mataram oleh otoritas Arab Saudi.
“Termasuk itu, harus lebih detail dan lebih baik lagi dalam semua pelayanan,” pungkasnya. (pan)
