Selong (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah melalui peningkatan layanan, penambahan sarana dan prasarana, serta edukasi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan upaya pengurangan sampah di daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB ini. Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Lotim saat ini sebagian besar tidak aktif.
“Dari 14 yang tercatat, hanya satu yang aktif,” ungkap Kepala DLH Lotim, H. Pathurrahman menjawab Suara NTB belum lama ini.
Dia menekankan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Menurutnya, peningkatan jangkauan pelayanan harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas yang memadai serta sosialisasi secara berkelanjutan. Edukasi tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada petugas maupun fasilitas pemerintah.
“Pemilahan sampah idealnya dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga. Selanjutnya, proses tersebut dapat didukung secara bertahap melalui pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah yang tersedia,” demikian pokok strategi pengelolaan sampah yang menjadi perhatian DLH Lotim.
Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis 3R. Dari total 14 unit TPST 3R yang dimiliki, berdasarkan data yang disampaikan, saat ini hanya satu unit yang masih aktif beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kendala operasional sekaligus mendorong pengaktifan kembali fasilitas yang belum beroperasi.
Optimalisasi TPST 3R diharapkan dapat mendukung pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan sarana, sumber daya manusia, pembiayaan operasional, serta partisipasi masyarakat secara konsisten.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana dan prasarana, penerapan sistem pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara serentak di seluruh desa. Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis, dengan memprioritaskan wilayah perkotaan sebelum diperluas ke kawasan pinggiran.
Pola tersebut diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat layanan, mengevaluasi pelaksanaan program, dan memperbaiki kekurangan sebelum menjangkau wilayah yang lebih luas.
Selain itu, pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan media dinilai dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah. Masukan dari berbagai pihak diperlukan agar program yang disusun sesuai dengan kondisi di lapangan.
Penegakan peraturan daerah (Perda) terkait pengelolaan sampah juga menjadi aspek penting. Keberadaan regulasi perlu diikuti pelaksanaan yang konsisten, sosialisasi yang memadai, serta pengawasan di lapangan.
Tantangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas dan efektivitas pelayanan. Karena itu, pembenahan sistem perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan.
Lotim diketahui pernah meraih prestasi di tingkat nasional dalam upaya menekan persoalan sampah dan memperoleh hadiah sebesar Rp1 miliar. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat program pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Meski demikian, keberhasilan program perlu terus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengaktifan fasilitas pengolahan, dan pembentukan kebiasaan memilah sampah di tengah masyarakat.
Ke depan, pembenahan pengelolaan sampah di Lombok Timur membutuhkan langkah yang terukur dan berkelanjutan. Optimalisasi TPST 3R, perluasan jangkauan layanan, edukasi masyarakat, serta implementasi Perda yang efektif menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar upaya pengurangan sampah dapat berjalan lebih konsisten. (rus)
