Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) beramai-ramai walk out saat rapat dengan Dinas Sosial PPPA (Dinsos PPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (12/10/2026). Walk out itu dipicu kekecewaan kades terhadap persoalan desil dan penjelasan pihak terkait dalam rapat itu bahwa desil tidak berpengaruh terhadap bantuan.
Kades Cendi Manik, H. Mahdi menegaskan, rapat membahas desil dengan Dinsos dan BPS dihadiri para Kades dan Camat. Namun, dalam pertemuan itu, narasumber menyampaikan kalau desil tidak berpengaruh atau berkaitan dengan bantuan sosial. Hal ini menimbulkan protes Kades. Kades seolah dianggap tidak paham masalah desil.
“Makanya para Kades keluar (walk out) dari rapat itu, dan kami ngotot minta desil itu dihapus, karena itu jadi ‘bumerang’ bagi kami di bawah,”tegasnya.
Mahdi mengatakan, yang lebih tahu soal kondisi di lapangan yaitu para RT, kadus, dan kades. Namun, yang terjadi justru pihak dari atas yang menentukan data desil ini, sehingga desa pun tidak tahu menahu soal data tersebut.
Persoalan Data Desil Jadi Momok di Desa
Hal senada disampaikan Kades Gapuk, H. Nurdin. Ia menyampaikan pertemuan ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh para kades, karena persoalan desil ini menjadi momok di desa.
Namun, amat disayangkan pihaknya, dalam pertemuan itu terjadi adu argumentasi bahkan sampai memicu terjadinya walk out dari para Kades. Sebagian Kades walk out karena sangat kecewa dengan pernyataan dari pihak terkait yang menyampaikan desil atau pengklasteran masyarakat miskin sampai kaya, tidak ada kaitannya dengan bantuan-bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemkab.
“Kami kecewa sehingga walk out, karena kita sangat tahu persis di lapangan bahwa bantuan-bantuan maupun kebijakan Kemensos, BPJS, maupun lainnya itu harus berdasarkan desil tersebut,” tegasnya.
Hal ini sangat disayangkan, karena dianggap preseden buruk bagi desa. Terlebih hal ini tidak sinkron dengan faktual lapangan dan harapan pihak desa.
“Harapan kami seharusnya Dinsos koordinasi dengan BPS, dan BPS koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan juga, sehingga kita padukan dengan data-data di desa,” ujar Nurdin.
Ketika ada kebijakan yang mengarah ke desa terkait Bansos tidak terjadi tumpang tindih. Dan desa paling tidak bertanggung jawab terhadap data yang dimaksud. Bahkan desa juga menantang pendataan itu diserahkan ke desa, karena desa lebih tahu data faktual warga di lapangan.
Pemkab Lobar Sosialiasikan DTSEN dan Desil
Dikonfirmasi terpisah soal pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial PPPA Lobar, Arief Suryawirawan selaku penyelenggara tak menampik jika sebagian kades walk out dari pertemuan tersebut.
Arief Suryawirawan menyampaikan pertemuan itu sebenarnya dilakukan pihaknya untuk menyosialisasikan desil 0 yang akan diverifikasi dan validasi di pertengahan Oktober ini. “Sebenarnya tujuannya itu, dan kita juga mengundang teman-teman BPS yang menyampaikan apa itu DTSEN dan Desil,” terangnya.
Verifikasi dan validasi ini sangat terkait BPS karena menggunakan aplikasi BPS. Pada saat penyampaian materi, sebagian kades keluar dari ruangan itu karena keberatan terhadap data desil saat pemateri menyampaikan materinya.
Dalam pertemuan itu, beberapa kades ini meminta dicarikan pangganti desil atau dihapus. Namun, desil ini kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak bisa serta merta menolak data desil. Terlebih Pemkab juga sama posisinya sebagai pengguna data. “Dan kita di Pemkab mengusulkan bagiamana data-data ini lebih baik lagi,” ujarnya.
Arief juga menyampaikan, masyarakat perlu mengetahui bahwa tidak otomatis desil 1-4 itu dapat bantuan. Terutama di PKH dan bantuan sosial lainnya. Syarat utama mendapat bantuan itu memang masuk desil 1-4, tetapi itu pun harus diusulkan lagi mana yang dapat bantuan PKH, BPNT, dan lainnya. “Itu harus diusulkan. Dan ada syarat-syarat juga, dan juga ada kuotanya. Kuota nasional dan masing-masing daerah ada,” imbuhnya.
Hal inilah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Pihaknya sendiri sudah minta kepada para pendamping PKH lebih pro aktif berdiskusi dengan para kades, kadus, dan kaling terkait perubahan data di masing-masing wilayah. “Kenapa dia keluar dari penerima bantuan, ini harus disampaikan,” ujarnya.
Dengan begitu, diharapkan kades dan kadus tahu alasan warganya keluar dari penerima bantuan. Harapannya tidak lagi menimbulkan pertanyaan di masyarakat. (her)
