Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sumbawa memastikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menaungi pantai Seliper Ate terus berjalan. Pengusulan UPTD sudah mulai dikaji dengan harapan bisa disetujui.
“Kita sudah mengusulkan ke pemerintah daerah, kami juga sedang mencari master plan pengelolaan kawasan tersebut yang disusun sebelumnya. Itu kita lakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih,” kata Kadis Parpora Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara kepada Suara NTB, Senin (19/10).
Menurutnya, pembentukan UPTD Seliper Ate sangat penting supaya pengelolaan bisa lebih focus,sehingga tidak terlalu panjang alur birokrasinya dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan kawasan destinasi wisata tersebut. Menurutnya, Pantai Seliper Ate sangat potensial untuk terus dikembangkan dengan keberadaannya dekat dengan pusat perkotaan,sehingga bisa menjadi destinasi unggulan bagi masyarakat Sumbawa dan wilayah lainnya.
“Nanti pejabatnya merupakan ASN karena jabatannya struktural. Kalau untuk perangkat di bawah nantinya bisa juga diambil dari pihak profesional,” ucapnya.
Pemerintah daerah juga akan melakukan revitalisasi lanjutan terhadap destinasi wisata tersebut. Sebab, destinasi ini dianggap belum layak dijadikan sebagai destinasi wisata unggulan sehingga perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut.
Beberapa investor sudah mencoba untuk mengelola pantai tersebut, tetapi mereka mundur karena tidak memberikan dampak yang maksimal. Oleh karena itu, pembentukan UPTD ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk menjadikan Pantai Seliper Ate ini sebagai destinasi unggulan.
“Pengelolaan sebuah tempat terutama destinasi wisata akan lebih efektif kalau ada UPTD tersendiri,sehingga pemeliharaan dan potensi penarikan PAD bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Pemerintah juga tetap membuka peluang bagi swasta yang akan mengelola pantai tersebut meski sudah memiliki UPTD. Skema yang ditawarkan bias dampak bentuk kerjasama dengan UPTD dalam pengelolaan atas aset pemerintah tersebut, termasuk skema pembagian keuntungan.
“Sangat bisa jika ada investor yang ingin mengelola pantai tersebut, tentunya nantinya pasti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan pimpinan daerah (bupati) untuk kebijakannya,” jelasnya.
Proses penentukan pengelola Pantai Seliper Ate melalui mekanisme seleksi secara khusus terutama terkait konsep yang ditawarkan. Pihaknya mengkhawatirkan jika penetapan pengelola secara terburu-buru akan banyak aturan yang dilanggar,sehingga sangat berpotensi tersangkut masalah hukum. (ils)
