Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan, penguatan distribusi antardaerah, dan stabilisasi harga. Langkah ini menjadi perhatian menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika permintaan sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat.
Upaya tersebut diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10).
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan lima rekomendasi utama untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Rekomendasi tersebut mencakup pemutakhiran neraca pangan, perluasan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan kerja sama antardaerah, pengendalian tarif jasa yang diatur pemerintah, serta peningkatan produksi dan kelancaran rantai pasok.
Menurut Hario, ketersediaan data mengenai produksi, kebutuhan, serta potensi surplus dan defisit pangan di setiap daerah menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran.
Selain itu, stabilisasi pasokan dan harga perlu diperkuat melalui GPM dengan prinsip tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Optimalisasi stok serta distribusi komoditas strategis juga diperlukan agar pasokan tetap terjaga ketika permintaan meningkat.
Inflasi NTB Capai 4,18 Persen
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTB mengalami inflasi tahunan sebesar 4,18 persen pada September 2026. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,36 persen, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,72 persen.
Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. H. Wahyudin, MM, dalam pemaparannya menyebutkan sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi bulanan. Di antaranya daging ayam ras sebesar 0,12 persen, tarif air minum PAM 0,08 persen, udang basah 0,07 persen, tomat 0,05 persen, dan cabai rawit 0,04 persen.
Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga pasokan komoditas pangan yang harganya berfluktuasi. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait perlu mengidentifikasi sumber tekanan harga dan menyiapkan langkah penanganan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
BI NTB juga mendorong penguatan kerja sama antardaerah dengan sentra produksi untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas yang berpotensi mengalami defisit, seperti tomat, cabai rawit, dan bawang merah.
Kerja sama tersebut sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap risiko gangguan produksi akibat potensi El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.
Produksi dan Distribusi Harus Berjalan Beriringan
Pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar ketika harga telanjur meningkat. Peningkatan produksi dan produktivitas perlu berjalan beriringan dengan distribusi yang lancar agar ketersediaan pangan terjaga dari tingkat produsen hingga konsumen.
Karena itu, BI mendorong regenerasi petani dan nelayan, penguatan penerapan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), serta pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT). Mitigasi dampak cuaca, penguatan operasi pasar, dan promosi konsumsi produk hilir yang berkaitan dengan komoditas penyumbang inflasi juga menjadi bagian dari rekomendasi tersebut.
Dari sisi kebijakan daerah, BI mendorong koordinasi untuk menunda kenaikan tarif jasa yang diatur pemerintah pada triwulan IV 2026. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi tambahan tekanan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional, khususnya Natal dan Tahun Baru.
Masyarakat juga diimbau berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, serta menghindari pembelian berlebihan, kepanikan berbelanja (panic buying), dan penimbunan barang.
Kerja Sama Pangan Diperluas
GPIPS NTB tahun ini mengusung tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB”. Rangkaian kegiatan diawali dengan Gerakan Pangan Murah dan jalan sehat yang melibatkan sekitar 700 warga Lombok Tengah pada 20 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, BI NTB bersama para mitra menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung produktivitas pangan kepada sejumlah kelompok tani dan pelaku usaha di Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Bima.
Dukungan juga diwujudkan melalui penjajakan pembiayaan bagi kelompok tani padi di Dompu bersama Bank BRI, penyerahan sertifikat pemanfaatan lisensi benih padi inbrida varietas Gamagora 7 dari Universitas Gadjah Mada kepada Kelompok Tani Remaja Tani di Lombok Tengah, serta penguatan kerja sama antardaerah.
Kerja sama tersebut mencakup kesepakatan antarpemerintah daerah maupun antarpelaku usaha untuk mendukung pasokan komoditas pangan. Kegiatan juga ditandai dengan pengiriman bibit cabai rawit dari NTB ke Sulawesi Utara dan pengiriman benih unggul padi Gamagora 7 bersertifikat ke Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Mohammad Faozal, yang mewakili gubernur, menekankan pentingnya koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi dibutuhkan untuk berbagi informasi mengenai kondisi terkini, mengidentifikasi faktor pemicu inflasi, serta merumuskan langkah pengendalian yang konkret dan terukur.
Melalui penguatan koordinasi, produksi, dan distribusi pangan, BI NTB bersama pemerintah daerah berharap stabilitas harga dan ketersediaan pasokan dapat terjaga. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengantisipasi tekanan inflasi menjelang akhir tahun. (bul)
