Mataram (Suara NTB) – Program unggulan Desa Berdaya yang digagas Pemprov NTB dinilai berpotensi membantu menurunkan angka kemiskinan apabila dilaksanakan secara konsisten dan dikawal dengan baik.
Program yang di dalamnya memberikan bantuan untuk usaha ekonomi produktif dinilai dapat mendorong masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. H. Wahyudin, MM, menyampaikan pandangan tersebut. Program Desa Berdaya menurutnya dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan jika pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Kalau benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah provinsi, dampaknya akan bagus sekali,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Wahyudin, salah satu hal yang membedakan program Desa Berdaya dengan bantuan sosial pada umumnya adalah orientasi bantuannya. Masyarakat tidak sekadar menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi mendapatkan dukungan untuk membangun usaha ekonomi produktif.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Ia menjelaskan, dalam skema yang disampaikan pemerintah provinsi, masyarakat miskin ekstrem memperoleh bantuan sekitar Rp7 juta per kepala keluarga (KK) untuk mengembangkan usaha produktif. Penerima bantuan juga mendapatkan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. “Ini bantuan untuk usaha produktif, bukan untuk konsumsi. Mereka diajarkan untuk mandiri,” jelasnya.
Wahyudin menilai, pendampingan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.
Dalam program tersebut, pendampingan direncanakan berlangsung selama dua tahun. Jangka waktu ini diharapkan cukup untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha, memperbaiki pengelolaan ekonomi keluarga, hingga mampu menjalankan usaha secara mandiri.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang telah disalurkan. Perubahan pendapatan keluarga, keberlanjutan usaha, dan kemampuan penerima manfaat untuk keluar dari kemiskinan juga perlu menjadi perhatian. “Kalau konsisten, selama dua tahun dibina, insyaallah ke depan mereka bisa mandiri,” katanya.
Wahyudin menambahkan, BPS NTB turut dilibatkan dalam pelatihan pendamping desa, terutama untuk mendukung proses identifikasi dan evaluasi program. Keterlibatan ini diharapkan membantu pelaksanaan Desa Berdaya agar lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran.
Ia menyebutkan, program Desa Berdaya mencakup desa-desa yang masuk dalam skema transformatif maupun tematik. Namun, kedua skema tersebut memiliki cakupan yang berbeda sehingga pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.
Menurutnya, pengawalan sejak awal menjadi salah satu faktor penting agar program tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. “Kalau memang benar-benar dikawal dengan baik, program itu juga cukup bagus,” ujarnya.
Pandangan BPS tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan Desa Berdaya yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Dengan bantuan produktif, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi yang terukur, program ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan dan memperkuat kemampuan ekonomi mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan Desa Berdaya akan ditentukan oleh sejauh mana intervensi yang diberikan mampu mengubah kondisi kehidupan masyarakat sasaran secara nyata dan berkelanjutan. (bul)
