Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mendorong seluruh pondok pesantren (ponpes) di Lotim untuk saling mereplikasi keunggulan masing-masing guna memperkuat kualitas pendidikan dan pengembangan pesantren. Langkah ini dinilai penting mengingat Lotim memiliki 289 pondok pesantren dengan karakteristik dan potensi yang beragam.
Harapan tersebut disampaikan Edwin usai mengukuhkan dan melantik pengurus Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Lotim periode 2026–2031 di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Kamis (22/10/2026).
Menurut Edwin, setiap ponpes memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bersama. Karena itu, keunggulan yang telah dikembangkan oleh satu pesantren diharapkan dapat diterapkan di pesantren lainnya sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing.
“Kelebihan satu pondok pesantren bisa direplikasi di pondok pesantren lainnya,” ungkapnya.
Ia berharap FKSPP mampu menangkap peluang tersebut dengan memfasilitasi pembinaan, memperkuat kolaborasi antarpesantren, serta menjembatani kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung pengembangan pesantren.
Edwin mencontohkan sejumlah pesantren yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Khususnya dalam program pengendalian inflasi melalui komoditas yang rentan mengalami gejolak harga.
Menurutnya, peluang kerja sama semacam itu perlu diperluas agar pesantren tidak hanya berkembang dari sisi pendidikan, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi melalui kegiatan usaha produktif.
Selain pengembangan pendidikan dan ekonomi, Edwin menekankan pentingnya perlindungan santri dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren.
Ia berharap FKSPP dapat merumuskan kode etik atau produk hukum yang menjadi pedoman bersama dalam mencegah terjadinya kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pondok pesantren.
Perhatian khusus, menurutnya, perlu diberikan kepada pesantren yang menempatkan santri dan santriwati dalam satu lingkungan, sehingga pengawasan, tata kelola, serta mekanisme perlindungan harus menjadi perhatian serius.
Edwin mengingatkan bahwa sejumlah kasus yang menimpa pondok pesantren, baik di Lombok maupun di daerah lain, harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai ujian bagi dunia pesantren untuk terus memperkuat tata kelola dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
Karena itu, FKSPP diharapkan tidak hanya berperan sebagai wadah koordinasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang santri.
Lebih lanjut, Edwin meminta FKSPP mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pesantren memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara pesantren dan pemerintah daerah. Pesantren diharapkan terus berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, sementara pemerintah daerah memberikan dukungan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua FKSPP Lotim, TGH. Muhammad Fikri, menyebut keberadaan forum tersebut sebagai wadah strategis untuk mengembangkan ponpes di daerah. Ia mengajak seluruh anggota FKSPP untuk memperkuat kerja sama, meningkatkan kualitas pengelolaan pesantren, serta menjaga lingkungan pendidikan agar tetap aman bagi seluruh santri.
Menurutnya, FKSPP yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pesantren dengan Pemkab Lotim.
Ia menegaskan, pesantren pada dasarnya terbuka terhadap pembinaan dan dukungan pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas kontribusi pesantren dalam pembangunan.
Fikri berharap FKSPP mampu menjadi motor penggerak pengembangan pesantren yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya.
Melalui penguatan kolaborasi, pembinaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, FKSPP diharapkan dapat mewujudkan pondok pesantren yang smart dan mendunia, sekaligus tetap menjadi lembaga pendidikan yang aman, mandiri, dan dipercaya masyarakat.
Kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus FKSPP periode 2026–2031 tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian materi mengenai masa depan pondok pesantren serta pengembangan pendidikan pesantren, khususnya pendidikan salafiyah. (rus)
