Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), bekerja sama dengan Trade and Gender Equality Incubator (TGEI) dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia mendorong penguatan kebijakan dan layanan perdagangan yang responsif gender serta inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola oleh penyandang disabilitas.
Direktur Eksekutif ASPPUK, Emmy Astuti menegaskan bahwa membuka peluang perdagangan saja tidak cukup apabila sebagian pelaku usaha masih menghadapi hambatan untuk mengaksesnya.
“Kesetaraan dalam perdagangan bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha. Kesetaraan berarti mengenali hambatan yang berbeda, memahami kebutuhan yang beragam, dan memastikan kebijakan serta layanan publik mampu menjawab hambatan tersebut.”
Menurut Emmy, perdagangan yang responsif gender dan inklusif disabilitas harus memastikan bahwa perempuan pelaku UMKM tidak hanya memiliki usaha, tetapi juga memperoleh kesempatan nyata untuk meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan pasar, mengakses pembiayaan, membangun kemitraan, memasuki rantai nilai, dan menikmati manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa pengalaman perempuan pelaku usaha dan penyandang disabilitas perlu menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah.
“Suara perempuan pelaku UMKM dan penyandang disabilitas tidak boleh berhenti sebagai data dalam laporan atau rekomendasi dalam dokumen kebijakan. Pengalaman mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” tegasnya.
Sementara itu, Ms. Renee Bryant, First Secretary Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan perwakilan DFAT, menyampaikan dukungan Pemerintah Australia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk melalui penguatan perdagangan yang inklusif.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan perdagangan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan merasakan manfaatnya.
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, akses terhadap layanan sertifikasi, pemenuhan persyaratan perdagangan dan ekspor, serta peluang pasar perlu diperkuat agar tidak hanya tersedia bagi pelaku usaha yang telah memiliki sumber daya dan kapasitas memadai.
Menurut Renee, tantangan perdagangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha, tetapi juga dengan bagaimana layanan publik dirancang dan diselenggarakan agar dapat diakses secara setara.
Ia mengapresiasi komitmen para peserta dan menekankan bahwa dialog ini merupakan ruang untuk mendengarkan pengalaman nyata pelaku usaha, mengidentifikasi hambatan, dan membahas langkah konkret setelah forum berakhir.
Dukungan Pemerintah Australia melalui program kerja sama ini juga mencerminkan pentingnya pelibatan perempuan dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam perumusan kebijakan perdagangan. Pelibatan yang bermakna diharapkan dapat memperkuat daya saing usaha, membuka kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan. (r/cem)
