EFISIENSI anggaran pusat yang dialami pemerintah daerah menuntut kreativitas dan inovasi daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan, mendukung mobilitas ekonomi masyarakat, maupun mendatangkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di sektor pariwisata, potensi bentang pantai di sepanjang KLU, dari Desa Malaka hingga Desa Sambik Elen, menuntut pemerintah daerah untuk menyusun peta jalan atau roadmap perencanaan jangka panjang.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD KLU, Ardianto, SH., Minggu (25/10), mengungkapkan, OPD-OPD pemerintah daerah Lombok Utara perlu membuat terobosan perencanaan yang tidak terpengaruh oleh kontrak politik lima tahunan Bupati dan Wakil Bupati. Perencanaan tersebut mencakup semua lini, baik pengembangan tata ruang wilayah, pariwisata maupun ekonomi.
“Kalau kita berpikir jangka pendek terkait dunia wisata, baik wisata alam, budaya, kuliner, maka yang hanya yang ada sekarang nih yang kita kelola, itu jangka pendek. Tetapi kalau kita berpikir jangka panjang terhadap perkembangan Lombok Utara, maka harus ada alternatif-alternatif, gagasan-gagasan, dan ide yang besar,” ungkap Ardianto.
Ia mencontohkan, beberapa objek wisata di luar daerah yang kemanfaatannya dapat berguna secara berkelanjutan seperti penataan Pantai Kuta di Bali, atau Pantai Losari di Makassar.
Sebelum menjadi area hiburan dan wisata seperti sekarang, kawasan pantai tersebut, jelas dia, merupakan jalan umum yang dapat dilintasi kendaraan umum maupun privat. Dengan perkembangan daerah yang semakin pesat, tata ruang wilayah mulai didesain adaptif sehingga kawasan pantai hanya difokuskan sebagai kawasan khusus untuk pariwisata dan UMKM.
Dasar itulah, ia mendorong agar ke depan, OPD terkait menyusun perencanaan objek-objek yang mendukung perkembangan daerah maupun masyarakatnya.
“Saya melihat di Lombok Utara ini, Pantai Lempenge (Desa Rempek, Kecamatan Gangga), sangat potensial kita desain dia seperti pola yang ada di Losari maupun yang ada di Kuta, Bali,” sebutnya.
Mewujudkan hal tersebut, Ardianto menegaskan perlunya keseriusan daerah dalam merencanakan program. Kawasan Pantai Lempenge memiliki letak strategis dan pemandangan yang dapat menarik minat masyarakat untuk menjadikannya sebagai obyek wisata, kuliner, dan pemberdayaan UMKM.
“Tentu kalau kita ingin ciptakan Losari versi KLU di Lempenge, maka jalan (nasional) yang ada sekarang ini, harus dipikirkan alternatifnya. Pemerintah perlu membuka akses jalan baru dari pertigaan Montong Pal ke barat sampai Dusun Lempenge,” ujarnya.
Dampak akses jalan baru Montong Pal—Lempenge tersebut, tambah dia, tidak hanya menghadirkan kawasan spesifik di ruas jalan lama, tetapi juga mendukung perkembangan dan konektivitas wilayah. Pasalnya, akses jalan baru Montong Pal—Lempenge, nantinya akan terhubung dengan ruas jalan non-status yang menghubungkan Desa Segara Katon, Desa Gondang, Desa Genggelang, dan desa-desa lainnya. Jalan alternatif ini juga akan memastikan langkah pemerintah daerah untuk mengurai tingkat kepadatan lalu lintas di ruas jalan nasional saat ini.
“Jalan sekarang yang di pinggir pantai, itu bisa kita tutup sebagai akses umum, hanya akses orang masuk ke destinasi itu. Untuk hiburan, berkuliner, bersantai, dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu tidak sulit kalau kalau itu disusun secara terencana oleh pemerintah daerah,” sarannya.
Ardianto optimis, pengembangan kawasan sepanjang Pantai, khususnya Lempenge, akan mendongkrak PAD Lombok Utara di masa depan. Kawasan yang dibangun oleh daerah tersebut, akan menjadi kewajiban OPD terkait untuk dikelola secara optimal. PAD tidak hanya masuk dari retribusi sewa lapak, tapi juga parkir pengunjung hingga pajak konsumen. (ari)
