KETUA TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta M. Iqbal, secara resmi membuka ajang Youth Town Hall Lombok 2026 yang dipusatkan di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, Minggu (25/10).
Forum kepemudaan yang mengangkat tema “Pemuda Bergerak Hentikan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan” ini diinisiasi oleh 2030 Youth Force Indonesia bekerja sama dengan Plan International Indonesia serta Institut KAPAL Perempuan, serta menggandeng Perkumpulan Panca Karsa, Sahabat Pengadilan, dan Inspire melalui program Voice for Equality (V4E).
Dalam sambutannya, Bunda Sinta mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas maraknya kasus kekerasan berbasis gender di wilayah NTB, termasuk kekerasan fisik, seksual, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO).
Ia menegaskan bahwa upaya pemutusan mata rantai kekerasan menuntut adanya keterbukaan informasi serta sinergi kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat.
“Masalah kekerasan seksual yang saat ini memang booming se-NTB ini, masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama lingkungan pendidikan pesantren, itu memang menjadi tamparan buat kami di provinsi atau di Pulau Seribu Masjid ini. Kalau Mamiq (Gubernur NTB, red) pernah sampaikan bahwa jangan salahkan institusinya, ini adalah oknum. Tapi bahwa itu terjadi di beberapa tempat itu tidak bisa kita tutup mata. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam sistemnya,” ujar Sinta.
Ia menambahkan, salah satu pemicu makin meluasnya kasus kekerasan di ruang-ruang rentan adalah anggapan bahwa persoalan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. Oleh karena itu, budaya speak up dan keterbukaan sangat dibutuhkan, disertai penguatan kepekaan sosial antargenerasi agar anak muda memiliki ruang aman untuk saling mengingatkan.
Selain itu, melalui peran aktif TP PKK NTB, pihaknya terus memperkuat gerakan pencegahan perundungan (anti-bullying) sejak usia dini di tingkat satuan pendidikan dasar, sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan kritis dari kalangan anak muda agar program pencegahan kekerasan tepat sasaran.
Sementara itu, Project Manager Plan International Indonesia, Kristi Pratiwi, menekankan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender secara komprehensif tidak bisa dibebankan pada satu kelompok usia saja, melainkan membutuhkan pelibatan aktif lintas generasi.
“Meski aktor utamanya pemuda, tapi peran serta pemuda dalam menghentikan kekerasan berbasis gender itu tak hanya berhenti di satu generasi saja, melainkan berbagai generasi lintas generasi ikut berperan. Di sinilah pentingnya, kalau kita melihat pemuda sebagai kolaborator utama. maka kita juga harus berbicara bagaimana pemuda itu didampingi, difasilitasi, didengarkan, diakomodir suaranya,” tutur Kristi. (ham)
